BLITAR – Rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Bumi Bung Karno terus dimatangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Sesuai rencana, SR mulai dibuka tahun ini.
Fokus utama saat ini adalah penjaringan calon siswa yang akan menempuh pendidikan di sekolah berkonsep asrama tersebut. SR diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori Desil 1 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo mengatakan, SR dirancang sebagai solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Untuk sementara, pemkot telah menyiapkan eks bangunan SMPN 6 di kawasan Monumen PETA sebagai lokasi pembelajaran SR, sambil menunggu pembangunan gedung permanen di Kelurahan Kauman rampung.
“Ini bersifat sementara, karena kami menunggu gedung baru SR selesai. Sambil itu, kami fokus ke tahapan rekrutmen tenaga pendidik dan calon siswa,” ujarnya, kemarin (26/5).
Dia menambahkan, rekrutmen guru dan kepala sekolah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Sementara, untuk calon siswa dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan BPS. Target siswa SR adalah anak-anak dari keluarga kategori Desil 1—yakni kelompok masyarakat paling miskin berdasarkan data kesejahteraan nasional.
“Nanti sebelum merekrut siswa, Dinsos harus meminta persetujuan orang tua karena SR ini berbasis asrama. Siswa tidak diperkenankan pulang ke rumah dan wajib tinggal di lingkungan sekolah selama menempuh pendidikan,” terangnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang ingin menciptakan generasi tangguh dari kalangan miskin. Pemisahan sementara dari keluarga dinilai dapat membentuk kedisiplinan dan membangun karakter serta pola pikir mandiri siswa. ”Intinya mas wali ingin anak-anak ini terbebas dari belenggu kemiskinan. Merubah karakter mereka jadi anak yang mandiri,” tegasnya.
Rencananya, SR Kota Blitar akan dibuka untuk jenjang SD dan SMP dengan total empat rombongan belajar (rombel), masing-masing dua untuk SD dan dua untuk SMP. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin di Indonesia. (sub/ady)
Editor : Fuad Abida