BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengusulkan anggaran senilai Rp 378 miliar kepada pemerintah pusat.
Hal itu untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan serta jembatan penghubung kawasan wisata dan jalur strategis nasional. Total ada 11 ruas jalan dan 4 jembatan yang diusulkan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan menyebut, ruas jalan yang diusulkan mencakup akses vital. Hal itu termasuk akses menuju Pantai Pudak, Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto, dan jalan sirip Jalur Lintas Selatan (JLS).
"Jalur sirip ini kami ajukan karena berperan penting dalam menghubungkan wilayah daratan ke kawasan wisata pantai, serta jalur utama JLS. Di antaranya dari Binangun ke arah JLS, Pantai Serang, Ngadipuro ke Pantai Pudak, hingga Kademangan ke JLS via Tambakrejo," terangnya, Selasa (17/6/2025).
Hamdan melanjutkan, jalur-jalur tersebut merupakan akses penting yang kerap dilalui wisatawan maupun masyarakat lokal. Salah satunya jalan dari Kanigoro ke arah Pantai Pudak melalui Desa Ngadipuro yang membentang sepanjang kurang lebih 20 kilometer.
Selain itu, Hamdan juga merinci sejumlah ruas lain, seperti Kecamatan Bakung, Sukorejo – Kaligambang, Tumpak Kepuh – Bululawang, Sumberjo - batas Tulungagung, hingga Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok. Tak ketinggalan, jalur Wlingi–Semen hingga perbatasan Kabupaten Malang, serta arah Greenfields, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, juga masuk dalam daftar prioritas.
"Jalur itu sering dikeluhkan warga karena rusak parah. Kalau akses menuju Pantai Pudak bisa mulus, tentu bisa meningkatkan kunjungan wisata. Namun, jalur timur hingga ke utara juga kami prioritaskan untuk bisa mulus. Karena juga ada wisata seperti Sirah Kencong dan Rambut Monte," tambahnya.
Sementara itu, untuk empat jembatan yang juga diusulkan pembangunannya adalah Jembatan Ngeni, Kecamatan Wonotirto; Jembatan Kalisuko, Kecamatan Binangun; Jembatan Bakung, Kecamatan Bakung; dan Jembatan Ngembul, Kecamatan Binangun.
Kondisi jembatan-jembatan itu mayoritas rawan longsor dan kerusakan akibat limpasan air sungai. Ada yang sudah rusak sejak lama dan belum tersentuh penanganan.
Terkait tindak lanjutnya, Hamdan menegaskan, pihaknya telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat dan kini menunggu proses verifikasi serta pemeringkatan. Sebab, Pemkab Blitar tentu butuh uluran dana dari pemerintah pusat dalam memperbaiki belasan infrastruktur tersebut.
Dinas PUPR berharap dukungan dari berbagai pihak agar seluruh usulan tersebut bisa diakomodasi pusat. Apalagi, ruas-ruas yang diajukan merupakan jalur penting yang menopang konektivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di wilayah Blitar bagian selatan.
"Kami belum tahu hasilnya disetujui atau tidak, makanya kami akan lakukan audiensi lagi ke pusat untuk mengawal usulan ini," pungkasnya. (jar/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah