BLITAR - Pemerintah Kota Blitar melalui dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) terus berupaya mendorong peningkatan status Makam Bung Karno (MBK) menjadi situs nasional.
Langkah ini dilakukan agar pengelolaan situs proklamator kemerdekaan tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi hingga pusat.
Kepala Disbudpar Kota Blitar, Edy Wasono, mengatakan bahwa sudah mengajukan surat resmi kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terkait usulan tersebut.
Menurutnya, pengakuan sebagai Makam Nasional akan memberikan penguatan dalam aspek pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan kawasan makam.
“Kami telah mengirim surat permohonan resmi agar Makam Bung Karno ditetapkan sebagai Makam Nasional. Dengan status itu, pengelolaan dan pelestariannya akan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Pemkot Blitar, tapi juga pemerintah provinsi dan bahkan pusat,” ujar Edy, Rabu (17/9).
Dia menjelaskan, selama ini pengelolaan makam masih mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pengurusan, Pembinaan, dan Pengelolaan Makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Dr Ir Sukarno di Blitar. Aturan tersebut menempatkan porsi kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah.
Namun, lanjut Edy, seiring meningkatnya jumlah pengunjung serta nilai historis MBK, maka membutuhkan tata kelola yang lebih terintegrasi dengan cakupan nasional. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Jawa Timur di Trowulan serta kementerian terkait yang hadir beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Apabila usulan ini disetujui, regulasi yang ada akan direvisi, dan status makam akan sejajar dengan situs nasional lainnya. Dengan begitu, pengelolaannya tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi hingga pusat.
“Kami berharap pemerintah pusat segera merespons. Ini bukan sekadar situs lokal, tetapi warisan nasional yang harus dijaga bersama,” tegasnya. (mg2/c1/ady)
