BLITAR KAWENTAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar mulai mengebut sejumlah proyek strategis daerah pada awal 2026. Namun, alokasi anggaran perbaikan jalan pada 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun ini hanya memperoleh anggaran Rp 140 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin mengatakan, perbaikan jalan turun sekitar Rp 23 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 163 miliar. Meskipun begitu, dia harus memaksimalkan anggaran yang ada. “Dibandingkan tahun lalu, anggaran perbaikan jalan tahun ini turun. Tahun lalu Rp 163 miliar. Tahun ini Rp 140 miliar. Penurunan anggaran tersebut karena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski demikian, dinas PUPR tetap memastikan perbaikan jalan berjalan dengan skema prioritas sesuai arahan pimpinan daerah. Beberapa titik yang menjadi prioritas perbaikan jalan pada 2026 di antaranya jalan ruas Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp 7 miliar dan akan bisa dimanfaatkan masyarakat.
Tidak hanya itu, proyek jalan Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, juga dikerjakan oleh dinas PUPR dengan nilai sekitar Rp 6 miliar. Selain itu, perbaikan jalan menuju kawasan wisata Candi Sewu Penataran, Kecamatan Nglegok, juga masuk dalam daftar prioritas.
Proyek strategis daerah lainnya adalah pembangunan Jembatan Bagong Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, dengan nilai anggaran Rp 8,4 miliar. Proyek ini menjadi salah satu fokus utama karena memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah selatan Kabupaten Blitar. “Meski belum bisa dilakukan secara total, perbaikan jalan akan kami cicil tahun ini sesuai kemampuan anggaran. Kami juga mengerjakan progam dari TNI Menunggal Membangun Desa,” ungkapnya.
Salah satu kegiatan yang membutuhkan percepatan adalah program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dijadwalkan dibuka pada 10 Februari 2026. Lokasi TMMD berada di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, dengan nilai anggaran Rp 2,2 miliar yang dikelola dinas PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan, dan jamban.
Selain perbaikan jalan dan proyek strategis daerah, dinas PUPR juga tengah mempersiapkan pembebasan lahan jalur lintas selatan (JLS) Lot 3A yang menghubungkan Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, hingga perbatasan Kabupaten Malang. Pembebasan lahan tersebut ditargetkan rampung sebelum Juni 2026 agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai. “Kami optimistis, meski dihadapkan keterbatasan anggaran, seluruh proyek prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana dan memberi dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” tutur Agus.
Saat ini, tahapan pelaksanaan telah memasuki penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinyatakan rampung pascaevaluasi APBD oleh Gubernur Jawa Timur.
Agus mengatakan penyusunan RUP menjadi tahapan penting sebelum masuk proses pengadaan bersama bagian layanan pengadaan (BLP). Sejumlah proyek prioritas membutuhkan percepatan karena jadwal pelaksanaan sudah dekat. “Saat ini DPA sudah klir. Kami sedang menyusun RUP, setelah itu akan berkoordinasi dengan BLP untuk proses pengadaan,” pungkasnya. (*)