KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar dalam Kasus Dana Bencana BNPB, Ada Emas dan Kripto
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap barang bukti uang tunai sekitar Rp3,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dana penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain uang, penyidik juga mengamankan logam mulia dalam jumlah ratusan gram dan aset kripto yang nilainya disebut mencapai satu digit miliar rupiah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan perkembangan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan. Ia menjelaskan, nilai uang yang diamankan bertambah dari informasi awal sekitar Rp1,4 miliar menjadi kurang lebih Rp3,3 miliar.
Menurut Setyo, uang tersebut berasal dari beberapa pihak, bukan hanya satu pihak. Namun, KPK belum merinci identitas masing-masing pemberi maupun jumlah uang yang berasal dari setiap pihak.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana. KPK menduga terdapat pengaturan dalam proses penyaluran anggaran dan pemanfaatannya sehingga sebagian dana digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penjelasannya, Setyo menyebut KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose perkara. Mereka berasal dari unsur BNPB dan pihak swasta.
Baca Juga: Hari Pahlawan, DPRD Kabupaten Blitar Ziarah ke Makam Bung Karno, Ajak Pemuda Teladani Perjuangan
Kelima tersangka tersebut adalah Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap kelimanya dan mengalihkan penanganan perkara dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan.
Salah satu tersangka, Bima Setiawan, disebut merupakan adik Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI Suharyanto. Setyo membenarkan informasi tersebut, tetapi menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau kedudukannya.
KPK juga menduga terdapat keterlibatan perusahaan swasta dalam proses pengadaan yang menggunakan dana siap pakai. Penyidik tengah mendalami dugaan kerja sama dan pengondisian, terutama terkait penyaluran anggaran serta pemanfaatannya.
Dugaan Pengondisian Penggunaan Dana Bencana
Setyo menjelaskan, Dana Siap Pakai memiliki ketentuan dalam penggunaannya. Namun, penyidik menemukan indikasi adanya proses penyaluran dan pemanfaatan anggaran yang diduga tidak sesuai aturan.
Dalam perkara tersebut, sejumlah pihak diduga bekerja sama untuk mengatur penyaluran anggaran melalui perusahaan swasta. Sebagian dana yang digunakan dalam proses tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.
