Transfer Data Pribadi ke AS Picu Polemik di Tengah Semangat HUT ke-80 RI

BlitarKawentar – Di tengah semangat menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, isu krusial muncul dari meja perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu poin yang mendapat sorotan tajam adalah komitmen transfer data pribadi lintas negara, yang menuai pro dan kontra dari publik, pakar, hingga pegiat perlindungan data.
Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait kekhawatiran publik tersebut. Dalam konferensi pers usai penandatanganan kesepakatan kerja sama ekonomi RI-AS, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengabaikan prinsip kedaulatan data nasional. “Kita tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tidak ada kompromi soal itu,” ujar Presiden, dikutip dari Official iNews.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Hasan Nasib, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa transfer data yang disepakati hanya berlaku untuk kepentingan ekonomi terbatas dan tetap tunduk pada aturan hukum Indonesia. "Kami tidak menyerahkan kedaulatan digital begitu saja. Setiap proses akan diawasi ketat sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
Baca Juga: Mencari Sekda Definitif Kabupaten Blitar, Pemkab: Kami Masih Konsultasi ke BKN Terkait Sosoknya
Data: Aset Strategis di Era Digital
Transfer data lintas negara menjadi salah satu syarat dalam kerangka kerja sama ekonomi digital antara RI dan AS. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan investasi teknologi yang semakin berkembang pesat. Namun, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana data pribadi warga Indonesia akan aman dalam sistem lintas batas tersebut.
Ketua Lembaga Studi Teknologi dan Keamanan Siber (LSTKS), Budi Hermanto, mengingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari kasus kebocoran data di negara lain. “Begitu data keluar dari yurisdiksi kita, kontrol kita lemah. Ini bukan sekadar isu teknis, tapi soal kedaulatan digital,” ujarnya.
Menurut dokumen kerja sama yang dikutip iNews, AS meminta adanya “pengakuan sistem proteksi data” untuk memfasilitasi arus data dari Indonesia ke server yang berlokasi di luar negeri, terutama untuk perusahaan teknologi. Hal ini dianggap krusial bagi pelaku industri digital, tapi berpotensi melemahkan kontrol negara terhadap informasi warganya.
Pemerintah Tegaskan Komitmen pada UU PDP
Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada klausul dalam kesepakatan perdagangan yang bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam aturan tersebut, data pribadi warga negara Indonesia tidak boleh diproses dan dialihkan sembarangan ke luar negeri tanpa alasan hukum yang kuat.
“Semua akses dan pemrosesan data tetap melalui otorisasi pemerintah Indonesia. Kita tidak akan mengulangi kelalaian di masa lalu,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika dalam wawancara terpisah yang juga dikutip oleh iNews.
Dalam konteks peringatan HUT ke-80 RI, sejumlah pengamat menilai isu data pribadi ini menjadi pengingat penting tentang tantangan baru dalam menjaga kedaulatan nasional, yang kini tidak hanya berada di ranah fisik dan politik, tetapi juga digital.
Baca Juga: Dari Nyai Partasuta ke Raden Ronggo: Estafet Penjaga Gong Kyai Pradah Sepanjang Zaman
Kritik dan Kekhawatiran Masyarakat Sipil
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyuarakan penolakan terhadap skema kerja sama data lintas batas ini jika tidak disertai dengan mekanisme perlindungan ketat. Mereka menilai keterbukaan informasi ke negara asing bisa membuka celah bagi pelanggaran privasi dan eksploitasi data ekonomi.
Koalisi Advokasi Data Rakyat (KADAR) mendesak pemerintah untuk membentuk badan pengawas independen yang bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data lintas negara.
“Jangan sampai kerja sama ekonomi jadi kuda troya untuk penguasaan data oleh korporasi asing,” kata juru bicara KADAR.
Baca Juga: Dari Nyai Partasuta ke Raden Ronggo: Estafet Penjaga Gong Kyai Pradah Sepanjang Zaman
Antara Diplomasi dan Kewaspadaan
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari strategi besar diplomasi ekonomi Indonesia. Ia meminta publik tidak “langsung curiga” terhadap setiap perjanjian luar negeri.
“Saya tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat. Tapi saya juga tidak ingin Indonesia tertinggal dari negara lain dalam transformasi digital,” ucapnya.
Namun, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Sinta Lestari, mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan peraturan teknis turunan. “Penting agar kerja sama ini tidak hanya legal, tapi juga legitimate di mata rakyat,” katanya.
