Wamen Ossy Laporkan Progres Pengadaan Tanah Huntap Warga Terdampak Erupsi Lewotobi ke Menko PMK

BLITAR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri yang berlangsung di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Proses Pengadaan Tanah Sudah Berjalan
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah telah dimulai setelah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur menyerahkan dokumen permohonan resmi kepada Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini dokumen sudah diserahkan. Namun, kami tetap menekankan agar proses administrasi dilengkapi sesuai aturan perundangan. Kami mohon dukungan Bupati Flores Timur untuk segera menyempurnakan dokumen agar proses bisa berjalan lancar,” ungkap Ossy.
Perlu Perbaikan Administrasi
Meski progresnya berjalan, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan bahwa masih ada perbaikan administrasi yang harus segera dituntaskan. Hal ini penting agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai ada masyarakat adat yang merasa tidak terwadahi. Karena itu, dokumen-dokumen terkait penetapan masyarakat adat harus benar-benar lengkap. Jika prosesnya dipercepat tanpa kelengkapan dokumen, justru berisiko menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Tahapan yang Sudah Dilalui
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025, telah dilakukan expose atau pemaparan terkait rencana pengadaan tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada 11 dan 19 Agustus 2025, Kanwil BPN NTT juga mengirimkan daftar detail dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Tahapan ini merupakan bagian penting dari mekanisme pengadaan tanah yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan hunian tetap yang layak.
Menko PMK Tekankan Strategi Penanganan Bencana
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menyoroti perlunya langkah strategis agar penanganan bencana di masa depan bisa lebih cepat dan efektif.
“Saya kira kita perlu memikirkan langkah fundamental agar penanganan bencana jauh lebih cepat. Misalnya penentuan lokasi relokasi, seharusnya daerah rawan bencana sudah dipetakan sejak awal. Jadi, saat bencana terjadi, kita tidak lagi membahas zonasi relokasi, karena sudah ada peta potensi lokasi relokasi,” jelasnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat Tingkat Menteri ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga. Hadir Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta pejabat terkait lainnya.
Dari Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy turut didampingi oleh Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, bersama jajaran.
Komitmen Kementerian ATR/BPN
Melalui laporan ini, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen mempercepat pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan hunian tetap. Proses ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang kehilangan tempat tinggal.
Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN optimistis kebutuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana bisa segera terealisasi, sekaligus menjadi model penanganan bencana yang lebih cepat dan terukur di masa depan.


