Penyerahan Sertifikat Elektronik Kini Bisa Lewat Email hingga iPad

BLITAR – Transformasi layanan pertanahan terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satunya, kini penyerahan sertifikat elektronik tidak lagi harus berbentuk fisik, melainkan bisa dilakukan secara digital lewat email atau ditampilkan melalui perangkat elektronik seperti iPad.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat digitalisasi dokumen pertanahan. Masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung pada lembaran kertas yang rawan hilang, rusak, atau dipalsukan.
Kepala Pusat Data dan Informasi ATR/BPN, Firgo, menegaskan bahwa sertifikat elektronik yang dikirimkan lewat email memiliki kekuatan hukum sama dengan dokumen fisik.
“Begitu alih media selesai, dokumen elektronik langsung dikirim ke email pemilik. Itu sah dan legal. Kalau mau ditampilkan di iPad atau dicetak untuk keperluan pribadi, boleh saja, tapi yang sah tetap dokumen digitalnya,” jelas Firgo.
Aman dan Mudah Diakses
Dengan penyerahan berbasis email, masyarakat kini lebih mudah mengakses dokumennya kapan saja. Selama email masih aktif, sertifikat tetap bisa diunduh ulang.
“Tidak perlu takut hilang. Kalau laptop rusak atau handphone hilang, tinggal buka email kembali. Data tetap aman karena tersimpan di server BPN,” katanya.
Hal ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang khawatir sertifikat digital bisa hilang begitu saja.
Praktis untuk Transaksi
Kemudahan lain adalah saat proses transaksi. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) cukup mengakses database BPN dengan nomor sertifikat.
“PPAT bisa langsung verifikasi secara digital. Tidak perlu membawa berkas fisik berlembar-lembar. Lebih cepat dan praktis,” tegas Firgo.
Dengan sistem ini, potensi kesalahan administrasi bisa ditekan, sementara transparansi meningkat.
Cetak Boleh, Tapi Hanya Salinan
Masyarakat tetap diperbolehkan mencetak sertifikat elektronik. Namun, cetakan itu hanya berfungsi sebagai salinan atau arsip pribadi.
“Kalau ada acara seremonial, misalnya penyerahan sertifikat massal oleh Presiden atau Menteri, bisa ditampilkan di layar besar atau iPad. Kalau mau dicetak, itu hanya pelengkap, bukan dokumen sah,” katanya.
Dengan demikian, pemilik tanah tidak lagi bergantung pada satu lembar kertas sebagai bukti hak.
Jaminan Keamanan
Sertifikat elektronik dilengkapi teknologi pengaman canggih, mulai dari QR code ganda, hash code, hingga tanda tangan digital.
“Kalau ada perubahan sedikit saja, sistem akan langsung menolak. Jadi hampir mustahil dipalsukan,” ungkap Firgo.
Berbeda dengan sertifikat kertas yang rawan digandakan, sertifikat digital memiliki keunggulan dari sisi keaslian dan keabsahan.
Edukasi Jadi Tantangan
Meski sistem sudah siap, edukasi masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua orang terbiasa dengan dokumen digital.
“Banyak yang masih lebih nyaman memegang kertas. Tapi pelan-pelan akan terbiasa, seperti saat kita dulu beralih dari SIM atau KTP lama ke e-KTP,” ujar Firgo.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Dorong Sinergi, Kantor Pertanahan Blitar Teken Kerja Sama dengan KJSB
BPN pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat untuk menyosialisasikan manfaat sertifikat elektronik.
Antisipasi Penipuan
Firgo menekankan, masyarakat harus waspada terhadap modus penipuan.
“Tidak ada petugas BPN yang datang ke rumah untuk menarik sertifikat kertas. Kalau ada, itu penipuan,” tegasnya.
Alih media maupun penyerahan dokumen dilakukan resmi melalui kantor pertanahan atau email yang terdaftar.
Mendukung Transformasi Digital Nasional
Kebijakan penyerahan sertifikat lewat email sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat transformasi digital.
“Ini bukan sekadar inovasi, tapi bagian dari strategi nasional. Dengan layanan digital, urusan pertanahan bisa lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” jelasnya.
Pemerintah berharap, dengan sertifikat elektronik, sengketa tanah akibat duplikasi dokumen bisa ditekan seminimal mungkin.
Masa Depan Pertanahan Digital
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar ATR/BPN menuju basis data pertanahan nasional yang terintegrasi.
“Kita punya target semua bidang tanah masuk ke database digital. Sertifikat elektronik ini pondasi awalnya,” ujar Firgo.
Dengan penyerahan lewat email, masyarakat tidak hanya mendapat kemudahan, tetapi juga perlindungan hukum yang lebih kuat.
Penutup
Kini, kepemilikan tanah tidak lagi sekadar diwakili lembaran kertas. Lewat sertifikat elektronik, semua hak bisa diakses dari genggaman.
“Selama email aktif, selama jaringan ada, sertifikat masyarakat tetap aman. Inilah wajah baru pertanahan Indonesia,” pungkas Firgo.




