Pendamping PKH Peringatkan Modus Baru Penipuan Cek Dana Bantuan Lewat WhatsApp

BLITAR-Waspada! Modus baru penipuan dengan mengatasnamakan Kementerian Sosial (Kemensos) kembali marak beredar di kalangan masyarakat, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendamping sosial sekaligus kreator konten edukatif di channel Inspirasi Oktar mengingatkan, pesan WhatsApp palsu tersebut mengandung tautan berbahaya yang bisa mencuri data pribadi penerima manfaat.
“Awas, hati-hati! Ada modus baru penipuan cek dana PKH lewat pesan WhatsApp. Logo Kemensos-nya terlihat resmi, tapi itu palsu,” ujar Oktar dalam video terbarunya.
- Modus Penipuan Lewat Pesan WhatsApp
Menurut penjelasan Oktar, pesan tersebut biasanya menampilkan logo resmi Kementerian Sosial RI dan mencantumkan ajakan untuk “cek dana PKH sebesar Rp7 juta”. Isi pesan juga disertai instruksi agar penerima mengklik file berformat APK dan memasukkan NIK KTP untuk melanjutkan proses “cek bantuan”.
“Di situ ditulis, klik file bantuan sosial, izinkan WhatsApp, instal aplikasi, lalu masukkan NIK KTP. Padahal file itu berformat APK — artinya aplikasi yang bisa mencuri data pribadi,” jelasnya.
Oktar menegaskan, tidak ada mekanisme resmi dari Kemensos yang mengharuskan penerima bantuan menginstal aplikasi dari pesan pribadi. Cara semacam itu merupakan upaya phishing yang bisa mengakibatkan pencurian identitas bahkan kehilangan saldo rekening.
- Waspada Momentum Pencairan PKH
Modus penipuan ini muncul bertepatan dengan masa pencairan PKH tahap pertama tahun 2025, sehingga rawan membuat masyarakat tertipu.
Saat ini, penyaluran PKH melalui Bank BRI sudah berjalan, sementara penerima yang menggunakan KKS dari Bank BNI, Mandiri, atau BTN masih menunggu proses pencairan. Kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku penipuan untuk mengirimkan pesan palsu.
“Saya khawatir KPM yang masih menunggu pencairan jadi korban. Apalagi pesan ini disebar luas di momen pencairan bansos,” tutur Oktar.
- Contoh Pesan Palsu
Dalam video tersebut, Oktar bahkan menampilkan contoh tangkapan layar dari pesan penipuan. Pesan itu menampilkan surat edaran palsu dari Kemensos dan mengklaim adanya bantuan PKH sebesar Rp7 juta untuk periode Maret–Mei, padahal tidak ada jadwal pencairan resmi dengan rentang waktu tersebut.
“Kalimatnya dibuat meyakinkan, ada logo resmi, bahkan pakai tanda tangan palsu Menteri Sosial. Tapi nilainya ngaco — Rp7 juta itu jelas tidak masuk akal,” tegasnya.
Menurut Oktar, file berformat .APK dalam pesan tersebut merupakan aplikasi berbahaya yang dapat menginstal malware di ponsel korban dan mengakses data pribadi seperti kontak, pesan, hingga informasi rekening.
- Tips Menghindari Penipuan
Untuk menghindari penipuan serupa, Oktar memberikan empat tips utama bagi penerima PKH:
- Abaikan pesan mencurigakan.
Jika menerima pesan dengan ajakan “cek dana PKH” atau file berformat APK, jangan dibuka atau diklik. Hapus segera agar tidak terinstal otomatis. - Jangan pernah membagikan NIK KTP di media sosial atau situs yang tidak resmi.
Data kependudukan bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan dalam sistem resmi Kemensos. - Cek informasi resmi hanya melalui pendamping PKH di wilayah masing-masing atau kanal resmi Kementerian Sosial.
- Pantau saluran informasi terpercaya.
Oktar menyarankan masyarakat mengikuti update melalui channel Inspirasi Oktar atau akun resmi Kemensos, bukan dari grup atau pesan berantai.
“SP2D atau data resmi pencairan hanya bisa dilihat oleh pendamping sosial. Jadi tidak ada cara untuk cek dana PKH lewat link WhatsApp,” tegasnya.
- SP2D Belum Turun
Oktar juga menambahkan bahwa hingga saat ini SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Kementerian Sosial belum sepenuhnya turun untuk penerima PKH di bank tertentu seperti BNI, Mandiri, dan BTN.
“SP2D itu berisi nama, NIK, dan nominal bantuan. Kalau belum turun, ya belum bisa cair. Jadi tidak usah percaya kalau ada yang bilang bisa cek sendiri lewat WA,” ujarnya.
- Gunakan Bantuan dengan Bijak
Di akhir video, Oktar mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji palsu bantuan tambahan. Ia menekankan bahwa bantuan sosial hanyalah sementara, sehingga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga.
“Jangan sampai sudah tidak cair, malah tertipu. Gunakan bantuan untuk hal produktif. Jangan asal klik link yang mengatasnamakan Kemensos,” pesannya.
Oktar berharap dengan adanya edukasi ini, penerima manfaat PKH bisa lebih bijak dan berhati-hati menghadapi pesan-pesan penipuan di era digital.



