BLITAR – Berita arah baru reforma agraria disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Reforma agraria kini difokuskan untuk mendukung swasembada pangan dan memperkuat kepastian hukum pertanahan.
Pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi prioritas. Dalam periode 2019–2021, alih fungsi lahan di delapan provinsi mencapai 136.000 hektare. Namun sejak penerapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada 2021 hingga 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar 5.800 hektare. Pemerintah menegaskan alih fungsi tidak boleh mengganggu ketahanan pangan.
Selain itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap dilanjutkan. Dalam satu tahun terakhir, sekitar 600 ribu bidang tanah berhasil disertifikasi untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa baru.
ATR/BPN juga menetapkan 284.000 hektare tanah terlantar menjadi tanah negara. Tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak yang mampu mengelolanya secara produktif. Ke depan, reforma agraria diarahkan pada peningkatan sertifikasi lahan serta digitalisasi layanan pertanahan agar lebih cepat, terukur, dan akurat. (*)
