ATR/BPN dan Pemprov Aceh Teken MoU, Perkuat Tata Kelola Pertanahan dan Agraria
BLITAR KAWENTAR – Kementerian ATR/BPN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka memperkuat tata kelola pertanahan dan agraria di Aceh, Selasa (12/05/2026) di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, sebagai langkah awal sinergi bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Dalu Agung Darmawan, ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi tata kelola dan sertipikasi aset, tata ruang, pengendalian pertanahan, hingga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa agraria di Aceh.
Melalui MoU ini, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Aceh berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat legalisasi lahan, memperkuat kepastian usaha pekebun, serta mendorong penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi, termasuk optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
