Sensus Ekonomi 2026 Mulai Digelar, BPS Jamin Data Pelaku Usaha Aman dan Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Nasional
Blitar Kawentar - Sensus Ekonomi 2026 kembali menjadi agenda penting nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut, seluruh pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar akan didata untuk mendapatkan gambaran kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Dalam sebuah video sosialisasi yang beredar, BPS menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha masih mempertanyakan tujuan pendataan yang dilakukan petugas sensus. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengenai keamanan data usaha yang diberikan kepada petugas lapangan.
Melalui pendekatan yang ringan dan mudah dipahami, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan bertujuan mengetahui rahasia usaha masyarakat, melainkan mencatat informasi dasar mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha.
Petugas sensus hanya akan menanyakan informasi seputar usaha yang dijalankan, mulai dari jenis usaha hingga karakteristik kegiatan ekonomi. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari basis data nasional yang sangat penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi.
Sensus Ekonomi Dilaksanakan Setiap 10 Tahun
BPS menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Indonesia telah melaksanakan sensus ekonomi sejak tahun 1986 dan kini memasuki pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui kegiatan ini, seluruh pelaku usaha nonpertanian akan dicatat tanpa memandang skala usaha. Mulai dari pedagang kecil, toko rumahan, UMKM, usaha online hingga perusahaan besar menjadi bagian dari cakupan pendataan.
Pendataan tersebut bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional.
BPS Pastikan Kerahasiaan Data Pelaku Usaha
Salah satu kekhawatiran yang sering disampaikan pelaku usaha adalah terkait keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Menjawab hal tersebut, BPS memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik yang berlaku.
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa data yang diperoleh dari pelaku usaha akan dikirim ke sistem BPS untuk diolah menjadi statistik agregat. Informasi individu maupun data spesifik usaha tidak akan dipublikasikan secara terbuka.
Hasil pengolahan data kemudian disajikan dalam bentuk tabel statistik yang menjadi rujukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pelaku usaha dan akademisi.
