Cara Mencegah Sertifikat Tanah Ganda, Cek Peta BPN hingga Pasang Patok Pembatas
JAKARTA - Cara mencegah sertifikat tanah ganda perlu diketahui pemilik lahan, terutama setelah melakukan transaksi jual beli. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa karena satu objek tanah bisa tercatat memiliki dua sertifikat yang sama-sama diterbitkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan.
Cara mencegah sertifikat tanah ganda dapat dilakukan dengan mengecek status bidang tanah melalui peta pendaftaran BPN, segera mengurus balik nama setelah transaksi, serta memastikan tanah tetap diawasi. Pemilik juga disarankan memberikan pembatas fisik agar batas bidang tanah terlihat jelas.
Informasi tersebut dibahas dalam video dari channel ERKA LAND mengenai upaya mencegah sertifikat tanah ganda dan sengketa pertanahan. Selain langkah pencegahan, video itu menjelaskan gambaran penyelesaian apabila sengketa akibat sertifikat ganda sudah terjadi.
Baca Juga: Wajib Tahu! Floating Tanah Bisa Cegah Potensi Sertifikat Ganda dan Tumpang Tindih
Sertifikat Ganda Berbeda dengan Sertifikat Palsu
Sertifikat tanah ganda tidak selalu berarti salah satu dokumen merupakan sertifikat palsu. Dalam kasus yang dijelaskan, dua sertifikat dapat sama-sama merupakan dokumen autentik yang diterbitkan Kantor Pertanahan, tetapi tercatat pada objek tanah yang sama.
Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan persoalan bagi para pemegang hak. Sengketa dapat berkaitan dengan siapa yang memiliki hak atas bidang tanah dan sertifikat mana yang memiliki kekuatan hukum.
Penyelesaian dapat ditempuh melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan dan pihak terkait dari BPN. Apabila tidak menemukan penyelesaian, sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk memperoleh kepastian berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sertifikat yang Terbit Lebih Awal Disebut Memiliki Kedudukan Kuat
Video tersebut juga mengutip sejumlah putusan dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait sertifikat ganda. Salah satunya Yurisprudensi MA No. 5/Yur/2018 yang menyatakan sertifikat yang terbit lebih dahulu dapat menjadi bukti hak yang lebih kuat dalam perkara dengan objek yang sama.
Hal serupa disebut dalam Putusan MA No. 96K/Pdt/2015 dan Putusan MA No. 290K/Pdt/2016. Keduanya digunakan sebagai rujukan dalam video untuk menjelaskan kedudukan sertifikat yang diterbitkan lebih awal.
