Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukan Cuma Data Lama, Putusan Pengadilan Juga Bisa Picu Sertifikat Tanah Ganda

A
Sertifikat tanah ganda juga bisa muncul akibat putusan pengadilan yang bertentangan. ATR BPN dan MA disebut bekerja sama mencegahnya.
Sertifikat tanah ganda juga bisa muncul akibat putusan pengadilan yang bertentangan. ATR BPN dan MA disebut bekerja sama mencegahnya.

Advertisement

BLITAR KAWENTAR - Sertifikat tanah ganda tidak hanya dikaitkan dengan persoalan data pertanahan lama. Putusan pengadilan yang saling bertentangan juga disebut dapat menimbulkan tumpang tindih hak atas tanah.

Persoalan sertifikat tanah ganda selama ini dapat menjadi sengketa karena terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki dasar dokumen atas bidang tanah yang sama.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Syami Ardian menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab tumpang tindih adalah adanya putusan pengadilan yang bertentangan.

Gambaran persoalannya dapat terjadi ketika Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tingkat pertama memutuskan agar kepala kantor pertanahan membatalkan sebuah sertifikat dan menerbitkan sertifikat baru.

Namun, perkara tersebut belum tentu berhenti pada putusan tingkat pertama. Pihak yang menjadi tergugat masih dapat menempuh proses hukum lanjutan berupa banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Advertisement

Dalam proses tersebut, putusan sebelumnya dapat dibatalkan. Perubahan putusan inilah yang disebut dapat menimbulkan persoalan apabila sudah terdapat tindakan administratif berdasarkan putusan sebelumnya.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah.

Persoalan itu menunjukkan bahwa sertifikat tanah ganda tidak selalu berkaitan dengan persoalan penerbitan dokumen secara langsung. Proses hukum yang berjalan setelah sebuah sertifikat diterbitkan juga dapat memengaruhi status hak atas bidang tanah.

Untuk mengantisipasi munculnya putusan yang saling bertentangan, Kementerian ATR/BPN disebut melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. Harapannya, koordinasi antara lembaga pertanahan dan lembaga peradilan dapat membantu mencegah munculnya putusan yang bertentangan dan berpotensi menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah.

Advertisement

Artikel Terkait

QR Code Sertifikat Tanah Terhubung Sistem ATR/BPN, Bisa Akses Informasi Bidang Tanah

QR Code Sertifikat Tanah Terhubung Sistem ATR/BPN, Bisa Akses Informasi Bidang Tanah

QR Code sertifikat tanah elektronik terhubung dengan sistem ATR/BPN dan surat ukur elektronik untuk mengakses informasi kepemilikan bidang tanah.

Sertifikat Tanah Lama Belum Terbaca Digital, ATR/BPN Sarankan Segera Floating

Sertifikat Tanah Lama Belum Terbaca Digital, ATR/BPN Sarankan Segera Floating

Floating sertifikat tanah diperlukan agar bidang tanah lama dapat dipetakan secara digital dan terhubung dengan data pertanahan.

Sertifikat Tak Muncul di Sentuh Tanahku? Bisa Jadi Belum Di-Floating

Sertifikat Tak Muncul di Sentuh Tanahku? Bisa Jadi Belum Di-Floating

Sertifikat tidak muncul di Sentuh Tanahku bisa terjadi karena bidang tanah belum dipetakan secara digital. Ini solusi yang disarankan ATR/BPN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer