Layanan Pertanahan Dipacu, Pengukuran Tanah Kini Maksimal 12 Hari
BLITAR KAWENTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat layanan pertanahan kepada masyarakat melalui tiga transformasi baru. Yakni, Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Urgensi transformasi ini adalah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai output utama dari pelayanan publik. Paling tidak ada tiga hal yang diharapkan masyarakat, yaitu kepastian, kecepatan, dan pelayanan yang bebas pungli,” ujar Dalu dalam konferensi pers di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Pengukuran Terjadwal ATR/BPN Maksimal 7 Hari, Warga Tak Lagi Lama Menunggu
Percepatan layanan pertanahan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan sistem dan proses bisnis. Kementerian ATR/BPN juga melakukan penguatan teknologi informasi, penataan sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan dukungan dari mitra eksternal.
Salah satu perubahan yang diterapkan adalah Organisasi Berbasis Wilayah. Pendekatan tersebut mengubah sistem organisasi yang sebelumnya bersifat tematik menjadi berbasis wilayah.
Melalui sistem ini, Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab terhadap wilayah kelurahan atau kecamatan tertentu. Mereka dituntut memahami berbagai aspek tugas dan fungsi pertanahan di wilayah masing-masing.
“Pendekatan wilayah kita turunkan dari Kepala Kantor sampai ke Kasi. Harapannya, persoalan yang ada di masing-masing wilayah bisa diselesaikan di level Kasi,” kata Dalu.
Pada tahap awal, Organisasi Berbasis Wilayah diterapkan di 10 Kantor Pertanahan. Lokasinya meliputi Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.
