Subsidi Energi 2026 Membengkak Rp100 Triliun, Pemerintah Siapkan Langkah Ini
JAKARTA - Pemerintah menunda kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik. Kebijakan tersebut membuat selisih harga BBM untuk sementara ditanggung melalui neraca PT Pertamina, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut kondisi tersebut masih dapat ditangani dalam jangka pendek. Dalam keterangannya pada Rabu, 1 April 2026, Purbaya mengatakan pembayaran kompensasi pemerintah kepada Pertamina saat ini berjalan secara rutin.
"Jadi untuk jangka waktu pendek enggak masalah," kata Purbaya.
Meski begitu, pemerintah tetap harus menghadapi konsekuensi dari tingginya harga energi. Purbaya mengakui tekanan harga energi pada akhirnya akan berdampak terhadap anggaran negara, terutama melalui meningkatnya kebutuhan subsidi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun untuk subsidi energi. Tambahan tersebut terutama diarahkan untuk BBM jenis solar dan LPG 3 kilogram.
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Angka tersebut mencapai 65,87 persen dari total subsidi dalam APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp318,9 triliun.
Baca Juga: Karhutla Gunung Kawi Makin Mengkhawatirkan, Waterbombing Dibatalkan karena Cuaca Ekstrem dan Angin
Pertamina Menanggung Selisih Harga Sementara
Purbaya menjelaskan, kondisi keuangan Pertamina dinilai masih cukup baik sehingga perusahaan dapat menanggung selisih harga BBM untuk sementara. Pemerintah juga disebut melakukan pembayaran kompensasi secara rutin.
Menurut Purbaya, pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan dengan porsi 70 persen secara terus-menerus. Kondisi itu dinilai membuat kemampuan keuangan Pertamina masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan dalam jangka pendek.
