Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Perkuat Solusi Ini
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan serta kapasitas mesin atau CC.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan pembatasan tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi sekitar 10 hingga 15 persen dari total volume penyaluran nasional.
Rencana tersebut disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Pemerintah ingin memastikan BBM subsidi tidak lebih banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu.
Menurut Satya, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi. Skema tersebut dinilai perlu segera diimplementasikan dengan dukungan sistem digital yang sudah tersedia.
Digitalisasi Jadi Kunci Pengawasan
Ketua Komite Investasi Asper Migas, Mir Rizal, menilai persoalan ketepatan sasaran subsidi energi sebenarnya sudah lama menjadi perhatian. Menurutnya, digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memastikan subsidi diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Ia menyoroti penggunaan teknologi seperti QR code dan sistem pencatatan digital. Sistem tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengawasi transaksi BBM subsidi sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.
Mir juga menyoroti LPG 3 kg yang masih digunakan oleh masyarakat mampu hingga restoran. Karena itu, menurutnya, sistem pendataan dan pengawasan perlu diperkuat agar subsidi tidak salah sasaran.
Sementara itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai pembatasan BBM untuk kendaraan roda empat relatif lebih mudah diterapkan. Jenis kendaraan, merek, maupun kapasitas mesin dapat menjadi pertimbangan dalam pengendalian konsumsi BBM subsidi.
