BPN Lahir pada 1988, Berawal dari Perubahan Besar Pengelolaan Agraria
BLITAR KAWENTAR - BPN atau Badan Pertanahan Nasional memiliki sejarah panjang sebelum menjadi lembaga yang dikenal masyarakat dalam pelayanan pertanahan. Salah satu titik paling penting terjadi pada 1988 ketika pemerintah meningkatkan status Direktorat Jenderal Agraria menjadi lembaga pemerintah nondepartemen.
Kelahiran BPN ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejak saat itu, BPN menjadi lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pembentukan BPN tidak terlepas dari perkembangan pembangunan nasional. Pada era tersebut, program pembangunan meningkat dan kebutuhan terhadap tanah ikut bertambah. Kondisi tersebut membuat persoalan pertanahan yang sebelumnya ditangani Direktorat Jenderal Agraria semakin berat dan kompleks.
Baca Juga: Mau Ikut PTSL? Ini Syarat Peserta, Dokumen Tanah, Batas dan Pajak yang Harus Disiapkan
Direktorat Jenderal Agraria Naik Status
Sebelum menjadi BPN, urusan agraria berada dalam struktur Departemen Dalam Negeri. Pada 1965, Departemen Agraria mengalami perubahan kelembagaan dan menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi.
Namun, struktur tersebut kemudian kembali disesuaikan. Urusan transmigrasi ditarik ke Departemen Veteran, Transmigrasi dan Koperasi. Sementara Direktorat Jenderal Agraria tetap berada di bawah Departemen Dalam Negeri.
Penataan juga dilakukan di daerah. Pada 1972, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang disebut dalam sejarah kelembagaan tersebut, instansi agraria di daerah disatukan.
Tingkat provinsi memiliki Kantor Direktorat Agraria Provinsi. Sementara tingkat kabupaten atau kotamadya memiliki Kantor Subdirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya.
Perubahan itu berlangsung sebelum akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang lebih besar pada 1988.
Keppres Nomor 26 Tahun 1988
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 menjadi tonggak bersejarah bagi Badan Pertanahan Nasional.
Melalui keputusan tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nondepartemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional.
