Bansos PKH dan BPNT Tidak Cair karena Judi Online, Apakah Bisa Cair Lagi?
BLITAR KAWENTAR - Bansos PKH dan BPNT pada tahap 3 periode Juli-September 2026 disebut tidak cair bagi sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) karena sejumlah alasan, termasuk perubahan desil, tidak terbaca komponen PKH, hingga terindikasi judi online. Namun, beberapa status exclude masih berpeluang kembali menerima bantuan setelah data diperbarui atau dilakukan sanggah.
Informasi mengenai bansos PKH dan BPNT tersebut menjadi perhatian karena tidak semua KPM yang sebelumnya menerima bantuan dapat terus mendapatkannya setiap tahap. Status kepesertaan dapat berubah mengikuti kondisi dan pembaruan data penerima.
Bagi KPM yang bantuannya tidak cair, penerima disarankan terlebih dahulu mencari tahu penyebabnya melalui pendamping sosial atau operator di desa.
Bansos PKH dan BPNT Bisa Kembali Cair
Salah satu status exclude yang disebut masih memungkinkan bantuan kembali cair adalah penerima yang mengalami kenaikan desil.
Misalnya, KPM sebelumnya berada pada desil 1 sampai 4, tetapi pada tahap berikutnya berubah menjadi desil 5 atau lebih sehingga tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan.
Kondisi tersebut masih dapat berubah apabila hasil pembaruan data menunjukkan KPM kembali masuk dalam desil 1 hingga 4.
Namun, perubahan desil bukan berarti dapat dilakukan secara langsung oleh penerima. Prosesnya dilakukan melalui pengusulan perubahan data.
KPM dapat mengajukan pembaruan data melalui desa atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Data yang diusulkan kemudian diproses untuk dilakukan pengecekan kondisi sebenarnya di lapangan.
Hasil pengecekan tersebut nantinya dapat membuat desil penerima berubah sesuai kondisi aktual. Karena itu, peran aktif KPM diperlukan ketika terjadi perubahan kondisi data.
Baca Juga: Hipertensi dan Diabetes Dominasi Temuan CKG di Kota Blitar, Kasus Juga Ditemukan pada Usia Produktif
Tidak Ada Komponen PKH, tetapi Masih Punya Anak Sekolah
Penyebab exclude berikutnya berkaitan dengan komponen PKH. Dalam kasus tertentu, KPM sebenarnya masih memiliki anak yang bersekolah, tetapi data pendidikan belum sinkron dengan data penerima bantuan.
