BNI Wirausaha Bisa Cair hingga Rp5 Miliar, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya

BLITAR KAWENTAR - BNI Wirausaha menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis. Produk ini merupakan kredit produktif yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi.
BNI Wirausaha tidak ditujukan bagi masyarakat yang baru akan membuka usaha. Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi usaha yang sudah berjalan dan membutuhkan tambahan dana untuk ekspansi. Modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku, mesin, hingga melakukan renovasi tempat usaha.
Besaran plafon BNI Wirausaha menjadi salah satu daya tarik bagi pelaku bisnis yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Plafon disebut mulai Rp50 juta hingga Rp5 miliar, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kemampuan debitur dan agunan yang diberikan.
Plafon hingga Rp5 Miliar
Berbeda dengan pembiayaan mikro yang memiliki plafon lebih terbatas, BNI Wirausaha menyasar pelaku usaha yang telah berkembang dan membutuhkan modal lebih besar. Tenor pinjaman juga cukup panjang, yakni maksimal lima tahun untuk kebutuhan modal kerja dan maksimal 10 tahun untuk pembiayaan investasi.
Pembiayaan modal kerja dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis, termasuk pengadaan bahan baku. Sementara itu, kredit investasi dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan aset usaha, seperti pembelian mesin maupun renovasi tempat usaha.
Proses administrasi disebut dilakukan melalui sentra kredit BNI. Akses pengajuan juga tersedia melalui kantor cabang BNI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Syarat Pengajuan BNI Wirausaha
Calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan kredit. Salah satunya adalah usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
Usaha yang akan dibiayai juga harus sudah berjalan minimal dua tahun. Pemohon wajib memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen perizinan usaha lainnya.
Selain itu, calon debitur perlu memiliki NPWP, baik NPWP pribadi maupun badan usaha. Riwayat kredit juga menjadi perhatian. Pemohon diharapkan memiliki kolektibilitas kredit yang lancar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Artinya, calon debitur yang masih memiliki tunggakan kredit perlu menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan. Riwayat pembayaran menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam proses analisis kredit.



