Anggaran Pendidikan 2027 Diusulkan Tambah Rp40,75 Triliun, Ini 11 Catatan Komisi X DPR
JAKARTA - Anggaran pendidikan 2027 menjadi sorotan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan dana sebesar Rp40,75 triliun. Dalam pembahasan bersama Komisi X DPR RI, sejumlah fraksi menyetujui usulan tersebut dengan catatan agar anggaran difokuskan pada kesejahteraan guru, perbaikan sarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga pemerataan akses sekolah. Usulan tambahan itu selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang membahas pagu indikatif Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2027. Anggota Komisi X menilai alokasi awal masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai program pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
Selain tambahan anggaran belanja kementerian, pembahasan juga mencakup kebutuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk mendukung program di daerah.
Pagu Indikatif dan Program Prioritas
Dalam pemaparan anggaran, sejumlah program prioritas nasional telah memperoleh alokasi pagu indikatif. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan mendapat anggaran Rp14,28 triliun, sedangkan bantuan perlengkapan sekolah dialokasikan Rp250 miliar.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi memperoleh Rp7,21 triliun. Sementara itu, digitalisasi pembelajaran mendapat Rp5,83 triliun dan Program Indonesia Pintar dialokasikan Rp13,79 triliun.
Anggaran untuk aneka tunjangan guru non-ASN tercatat sebesar Rp14,09 triliun. Selain itu, terdapat alokasi untuk program PBP atau PLU sebesar Rp39,85 miliar.
Meski berbagai program tersebut telah masuk dalam pagu indikatif, Kemendikdasmen menilai masih ada kebutuhan yang belum terakomodasi. Karena itu, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung program lain, termasuk tunjangan guru, pengembangan karier, pengadaan dan penataan guru, serta Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Dukungan manajemen kementerian juga menjadi bagian dari kebutuhan yang diajukan. Pemerintah diharapkan dapat memastikan program prioritas berjalan beriringan dengan kebutuhan mendasar tenaga pendidik dan satuan pendidikan.
Fraksi DPR Soroti Kesejahteraan Guru dan Pemerataan Pendidikan
Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen. Fraksi tersebut berharap pemerintah dapat memperoleh tambahan dana secara maksimal agar berbagai program yang telah dibahas dapat dijalankan dengan baik.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun. NasDem memberikan sejumlah catatan, di antaranya memprioritaskan kekurangan anggaran tunjangan profesi guru non-ASN serta memastikan keberlanjutan program wajib belajar 13 tahun.
