Penetapan LSP Tersangka Kasus Penyadapan Bukan Sekadar Penegakan Hukum?

MELIHAT penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan istana, tentunya ini bukan hanya sebuah peristiwa besar dalam konteks penegakan hukum semata, tetapi juga karena subjeknya adalah seorang jenderal bintang empat aktif, mantan Kapolri, dan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dalam perspektif politik, penetapan tersangka dalam peristiwa besar seperti ini, yang melibatkan tokoh penting, diyakini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa pesan simbolik yang kuat dan dampak politik yang jauh lebih luas daripada sekadar melihat pasal yang disangkakan.
Karena itu, dalam kacamata politik, saya tidak ingin melihat peristiwa ini hanya sebagai proses penetapan kasus pidana penyadapan semata. Saya justru lebih meyakini bahwa di balik ini ada agenda politik besar yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu.
Perang Persepsi dan Modal Sosial
Selama ini, LSP yang ditetapkan sebagai tersangka dikenal publik sebagai figur yang lekat dengan produk politik pemerintahan sebelumnya. Publik kadung mempersepsikan bahwa LSP adalah produk rezim sebelumnya.
Tentu, narasi otomatis yang muncul di publik pasti akan mengarah pada persepsi bahwa penyadapan ini jelas adalah order dari Solo. Maka, yang sedang dimainkan sejatinya bukan lagi soal alat bukti, tetapi soal membentuk persepsi publik, untuk kemudian efek yang diharapkan adalah turunnya tingkat kepercayaan publik kepada Solo.
Mengapa target persepsi itu diarahkan ke Jokowi?
Jawaban saya sederhana. Karena modal sosial dan politik Jokowi diyakini masih sangat tinggi, dengan dukungan publik kepadanya. Di akhir masa jabatannya, Februari 2024, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 76,6 persen menurut Indikator Politik Indonesia.
Dan hingga Juni 2026, survei LPI masih mencatat 70,2 persen masyarakat menilai kedekatan dengan figur tersebut dapat meningkatkan citra positif, serta 77,8 persen menilai figur Jokowi masih sangat berpengaruh terhadap dukungan politik masyarakat.
Sedangkan di sisi lain, rezim pemerintahan Prabowo yang sedang berjalan justru menghadapi tren penurunan dan stagnasi yang signifikan.
Survei SMRC mencatat kepuasan terhadap Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dan pada Oktober 2026 hanya 44,5 persen yang menyatakan puas, sementara 53,4 persen menyatakan tidak puas.
Kelemahan ini bukan sekadar soal turunnya angka kepuasan kepadanya, tetapi sudah menyentuh tentang legitimasi elektoral sebagai presiden petahana.


