BLITAR - Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diketahui belum bisa berjalan maksimal.
Indikasinya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat sidak di Pasar Pon, Kota Blitar, menemukan distribusi beras SPHP tersendat.
Tak hanya itu, dia juga menekankan kepada para pedagang terkait harga eceran tertinggi (HET) beras sesuai dengan surat edaran (SE) dari pemerintah.
Khofifah menjelaskan, pihaknya menerima surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait penyesuaian harga beras.
Dalam keputusan terbaru, harga beras medium naik menjadi Rp 13.500 kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 12.500 per kg. Sementara beras premium ditetapkan Rp 14.500 per kg, sedangkan beras SPHP tetap berada di kisaran Rp 12.500 per kg.
“Namun, di Pasar Pon Kota Blitar, harga beras SPHP justru dijual di bawah HET. Itu sudah bagus. Harga pangan, khususnya beras, tidak boleh mahal karena merupakan konsumsi utama rumah tangga,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).
Dia menegaskan, pemerintah provinsi akan memastikan distribusi pangan, terutama beras, berjalan lancar ke pasar-pasar tradisional di daerah.
Menurutnya, stabilisasi harga pangan harus terus dijaga agar tidak membebani masyarakat.
“Kami ingin memastikan distribusi pangan berjalan baik. Saya berharap Bulog dan Bapanas segera menyiapkan regulasi yang memudahkan para pedagang beras dalam menjual SPHP,” ujarnya.
Khofifah mengakui, sebagai kebutuhan pokok terbesar, beras tidak boleh dibiarkan naik terlalu tinggi.
Karena itu, langkah stabilisasi harga perlu dipercepat agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau.
Baca Juga: Manfaat Ekskul Pramuka Jadikan Siswa Pribadi Tanggungjawab dan Mandiri
Senada dengan Khofifah, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menilai kunjungan gubernur ke Pasar Pon merupakan bentuk perhatian serius terhadap stabilitas harga.
“Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kota Blitar. Kehadiran Ibu Gubernur menunjukkan komitmen konsolidasi harga pangan di tingkat daerah,” ujarnya. (mg2/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah