BLITAR-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah terus menuai sorotan publik. Selain soal variasi menu, isu higienitas dan kualitas makanan kini menjadi perhatian utama. Pasalnya, makanan untuk anak sekolah sangat rentan basi jika tidak dikelola sesuai standar keamanan pangan.
Dokter gizi menegaskan pentingnya quality control sejak tahap pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Jika pengawasan longgar, program mulia ini bisa menimbulkan masalah baru berupa keracunan makanan massal.
“Sejak dari pasar, bahan makanan sudah harus dipastikan aman. Lalu proses memasak, pengemasan, hingga distribusi wajib mengikuti SOP yang ketat,” jelas dr. Dian dalam diskusi yang diunggah di YouTube.
Baca Juga: Geger Lagi! 10 Siswa Diduga Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Akhirnya Minta Maaf
Menurut dr. Dian, makanan yang disajikan MBG rata-rata memiliki kandungan 400–500 kalori per porsi. Namun, faktor higienitas sama pentingnya dengan kandungan gizi. Suhu makanan, misalnya, tidak boleh turun di bawah 60 derajat celcius karena bisa memicu pertumbuhan bakteri.
Selain itu, waktu distribusi juga tidak boleh lebih dari empat jam. Jika melewati batas waktu, risiko makanan basi akan meningkat. “Makanan itu sebaiknya langsung dikonsumsi. Kalau dimasak jam enam pagi, jangan sampai baru dimakan jam sebelas siang. Itu berbahaya,” tegas dr. Dian.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Anak-anak usia sekolah memiliki sistem pencernaan yang lebih rentan dibanding orang dewasa. Keterlambatan konsumsi atau penyimpanan makanan yang tidak tepat bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius.
Baca Juga: Di Desa Suru, Heru Tjahjono Ajak Warga 'Mangayubagyo' Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ketua IDI dr. Slamet menyebut, program ini harus dikawal ketat agar berjalan sesuai tujuan awal: membentuk generasi emas yang sehat dan cerdas.
“Kita sepakat program MBG ini sangat baik. Namun, jangan sampai ada ekses negatif di lapangan. Quality control harus diperkuat dengan melibatkan berbagai stakeholder,” ujar dr. Slamet.
IDI menawarkan dukungan melalui jaringan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kehadiran tenaga medis lokal diharapkan dapat membantu melakukan pengecekan makanan sebelum sampai ke tangan murid.
Baca Juga: Survei Indikator: Mayoritas Warga Puas dan Dukung Makan Bergizi Gratis
Selain pengawasan internal, pihak sekolah juga memiliki peran penting. Guru atau petugas sekolah bisa ditugaskan untuk mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa. Cara sederhana ini bisa menjadi deteksi dini jika ada makanan yang mulai rusak.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah anak dengan kebutuhan khusus, misalnya alergi terhadap telur, susu, atau seafood. Untuk kasus ini, dokter menganjurkan adanya koordinasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga gizi agar anak tetap mendapat menu alternatif yang aman.
“Kalau di sekolah swasta biasanya sudah ada laporan alergi dari orang tua. Nah, di program massal seperti MBG ini tentu lebih rumit. Tapi tetap harus ada mekanisme identifikasi anak dengan kebutuhan khusus,” tambah dr. Dian.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, wacana menghadirkan ahli gizi di setiap dapur penyedia makanan mulai digodok. Jika terlalu berat, opsi lain adalah menugaskan satu ahli gizi untuk membawahi beberapa dapur sekaligus.
Pemerintah diminta serius memperhatikan aspek higienitas agar niat mulia program ini tidak berubah menjadi masalah kesehatan baru. Menu sehat tidak hanya ditentukan dari kandungan gizi, tetapi juga dari cara penyajian yang tepat waktu, suhu yang terjaga, dan distribusi yang higienis.
Dengan pengawasan ketat, keterlibatan tenaga medis, serta dukungan sekolah dan orang tua, program MBG diyakini bisa benar-benar memberi manfaat besar bagi anak-anak Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.