BLITAR – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Paket stimulus ekonomi ini terdiri dari lima program utama yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja, guru honorer, penerima bantuan sosial, hingga pengguna transportasi publik.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa paket stimulus ekonomi diluncurkan sebagai respons terhadap kemungkinan peningkatan risiko dan perlemahan ekonomi nasional akibat dampak global. Total anggaran Rp24,4 triliun terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha.
Kebijakan paket stimulus ekonomi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan guna menghadapi ancaman ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.
Diskon Transportasi untuk Libur Sekolah
Program pertama dalam paket stimulus adalah pemberian diskon transportasi di bulan Juni dan Juli bertepatan dengan masa libur sekolah dan tahun ajaran baru. Diskon ini diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri melalui perjalanan wisata domestik.
Untuk kereta api, pemerintah memberikan diskon 30 persen dengan anggaran Rp0,3 triliun yang diperkirakan dinikmati 2,8 juta penumpang. Sementara untuk tiket pesawat kelas ekonomi, PPN 6 persen ditanggung pemerintah dengan anggaran Rp0,43 triliun untuk 6 juta penumpang.
Angkutan laut juga mendapat diskon 50 persen dengan anggaran Rp0,21 triliun untuk 0,5 juta penumpang. Total anggaran untuk diskon transportasi mencapai Rp0,94 triliun yang akan disalurkan selama dua bulan.
Diskon Tarif Tol 20 Persen
Program kedua adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk periode Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini diperkirakan akan dimanfaatkan oleh 110 juta pengendara dengan total nilai Rp0,65 triliun.
Diskon tarif tol dilakukan melalui operasi non-APBN dengan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh BUJT untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
Penebalan Bantuan Sosial Rp11,93 Triliun
Program ketiga ditujukan untuk kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial. Pemerintah memberikan tambahan dana Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat program kartu sembako.
Baca Juga: Kenaikan Gaji Pensiunan 2025 Belum Resmi: Pemerintah Minta Tidak Termakan Hoaks
Selain tambahan tunai Rp400 ribu, penerima juga mendapat 10 kilogram beras gratis untuk dua bulan atau total 20 kilogram. Total anggaran untuk penebalan bantuan sosial dan bantuan pangan mencapai Rp11,93 triliun.
Penyaluran bantuan sosial kali ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan ketepatan sasaran. Dari proses verifikasi, ditemukan 1,9 juta penerima tidak layak yang kemudian dibersihkan dari data penerima bantuan.
Bantuan Subsidi Upah untuk 17,3 Juta Pekerja
Program keempat adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan menerima BSU sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan atau total Rp600 ribu.
Selain untuk pekerja, bantuan subsidi upah juga diberikan kepada 565 ribu guru honorer, terdiri dari 288 ribu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277 ribu guru di Kementerian Agama. Setiap guru honorer juga akan menerima Rp600 ribu untuk dua bulan.
Total anggaran untuk subsidi upah dan guru honorer mencapai Rp10,72 triliun yang akan disalurkan pada Juni 2025.
Perpanjangan Diskon Jaminan Kehilangan Kerja
Program kelima adalah perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) untuk 2,7 juta pekerja di industri padat karya. Program ini bertujuan melindungi pekerja yang terkena dampak tekanan ekonomi global dan persaingan ekspor.
Baca Juga: Puluhan Kasus DBD Serang Kanigoro Blitar, Dinkes Kabupaten Blitar: Ini yang Tertinggi
Dengan diskon ini, pekerja tetap mendapat jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan setengahnya. Anggaran untuk program ini sebesar Rp0,2 triliun yang bersumber dari non-APBN.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Menteri Keuangan menyatakan bahwa dengan stimulus ini dan akselerasi program pemerintah lainnya seperti makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tetap terjaga mendekati 5 persen.
Selain paket stimulus Rp24,4 triliun, pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 pada Juni 2025 dengan total anggaran sekitar Rp49,3 triliun untuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Kombinasi stimulus dan pencairan gaji ke-13 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
Editor : Anggi Septian A.P.