BLITAR-Isu mengenai single salary ASN kembali menguat setelah pemerintah memasukkan sistem gaji tunggal ke dalam RAPBN 2026. Perubahan besar ini disebut-sebut akan mengubah total cara aparatur sipil negara menerima penghasilan, dari yang dulunya penuh komponen tunjangan menjadi satu paket gaji utama yang lebih sederhana dan transparan. Sistem baru ini menarik perhatian publik karena dianggap lebih adil, selaras dengan beban kerja, dan berbasis kinerja.
Pada bagian awal penjelasan dalam video yang dibedah Zona Pensiun, disampaikan bahwa wacana single salary ASN sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sudah lama merencanakan reformasi skema penggajian yang tidak lagi bergantung pada pangkat dan masa kerja semata. Selama ini, gaji pokok ASN terlihat kecil karena dibarengi banyak tunjangan terpisah seperti tunjangan keluarga, jabatan, beras, hingga honor tambahan dari berbagai sumber. Kompleksitas inilah yang membuat sistem lama dinilai kurang efektif sebagai ukuran kinerja.
Apa Itu Single Salary ASN?
Dalam skema baru, seluruh tunjangan yang sebelumnya terpisah akan digabung menjadi satu komponen gaji utama. Hanya dua jenis tunjangan yang tetap berada di luar paket tunggal, yaitu tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional. Dengan mekanisme ini, pemerintah ingin menciptakan standar gaji yang lebih jelas dan mudah diukur.
Single salary juga akan menggunakan sistem grading, yaitu metode penilaian berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko jabatan. Artinya, meskipun ASN berada pada jenjang jabatan sama, nilai penghasilannya bisa berbeda tergantung pada skor nilai pekerjaannya. Skema ini meniru model meritokrasi yang telah diterapkan di sejumlah instansi modern.
Pengaruh Single Salary terhadap Kinerja
Salah satu komponen terpenting adalah tunjangan kinerja atau tukin. Dalam sistem baru, besaran tukin lebih fleksibel karena sangat bergantung pada capaian kinerja ASN. Jika kinerja meningkat, tukin ikut naik. Jika kinerja menurun, tukin juga bisa turun. Besarannya biasanya sekitar lima persen dari gaji pokok, meski angka akhir masih menunggu regulasi resmi.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks harga di setiap daerah. ASN yang tinggal di wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti kota metropolitan akan menerima tunjangan kemahalan yang lebih besar.
Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat budaya profesional, dan memastikan kompensasi yang diterima ASN sesuai kinerja aktual.
Dasar Hukum Belum Final
Menteri PAN-RB Rini Widiantini menyebut pemerintah masih merampungkan RPP Manajemen ASN sebagai dasar hukum sebelum skema single salary bisa diterapkan nasional. Tanpa payung hukum ini, implementasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
Namun, beberapa instansi telah ditunjuk sebagai pilot project untuk menguji efektivitas sistem baru. Ada 15 instansi pemerintah pusat yang mulai menerapkan konsep gaji tunggal, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, PPATK, BPS, Basarnas, hingga Lembaga Administrasi Negara. Uji coba juga dilakukan di beberapa pemerintah daerah seperti Pemprov Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banyuwangi, Manggarai, Badung, Sukabumi, dan Sorong.
Daftar pilot project ini menjadi indikasi kuat bahwa single salary ASN memang disiapkan menuju implementasi nasional dalam waktu dekat, meskipun pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti.
Manfaat bagi ASN
Zona Pensiun menjelaskan keuntungan yang akan dirasakan ASN jika sistem ini berjalan. Pertama, penghasilan akan lebih jelas dan mudah dipahami karena hanya memiliki satu angka gaji utama. Tidak ada lagi kerumitan menghitung tunjangan satu per satu. Kedua, single salary akan memperkuat budaya meritokrasi karena penghasilan lebih mencerminkan nilai pekerjaan dan kinerja individu.
Bagi pemerintah, sistem tunggal ini memudahkan evaluasi kinerja ASN secara objektif. Setiap instansi dapat menilai performa pegawai melalui parameter kebutuhan organisasi dan standar pekerjaan yang lebih rinci.
Catatan Penting dari TASPEN
Di akhir penjelasan, TASPEN memberikan klarifikasi tambahan yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai kenaikan pensiun pokok, penyesuaian tunjangan, maupun pembayaran rapel pensiunan. Pernyataan ini penting karena isu single salary sering bercampur dengan rumor terkait kenaikan pensiun.
TASPEN kembali mengingatkan masyarakat untuk hanya merujuk pada informasi resmi dan menghindari berita yang berpotensi memicu mispersepsi publik. Prinsip pelayanan 5T—Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat—tetap menjadi landasan pembayaran manfaat pensiun. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center 1500 919.
Dengan berbagai penjelasan tersebut, wacana single salary ASN semakin mengerucut sebagai langkah reformasi besar penggajian di Indonesia. Meski belum berjalan penuh, sistem ini diproyeksikan membawa perubahan signifikan terhadap transparansi dan profesionalisme ASN di tanah air.
Editor : Ichaa Melinda Putri