BLITAR KAWENTAR – Beredarnya tutorial cara mengecek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan untuk akhir tahun 2025 kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah video tutorial menunjukkan langkah-langkah pengecekan melalui situs resmi dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode keamanan captcha, yang kemudian memunculkan notifikasi bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU batch 3.
Informasi tersebut sontak memicu antusiasme masyarakat, khususnya pekerja yang berharap mendapatkan bantuan di penghujung tahun. Namun, kabar viral ini perlu disikapi dengan hati-hati mengingat belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait pencairan BSU tahun 2025.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah
Menanggapi maraknya informasi serupa yang beredar, PT TASPEN kembali menegaskan posisinya melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025. TASPEN menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima berbagai jenis tunjangan negara lainnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Tak Serta Merta Mudahkan MBR.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. TASPEN menilai penting untuk memberikan klarifikasi agar para pensiunan dan keluarganya tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Belum Ada Instruksi Pembayaran Rapelan
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/dudanya, penyesuaian atau penetapan nilai pensiun seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, TASPEN menegaskan bahwa sampai pertengahan November 2025, tidak terdapat keputusan baru dari pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok PNS, pensiun Purnawirawan TNI dan Polri, tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan, serta janda, warakawuri, atau duda penerima manfaat.
Selain itu, TASPEN mengonfirmasi bahwa belum ada instruksi resmi dari pemerintah mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan, sehingga informasi mengenai pencairan rapelan yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.
Baca Juga: Ratusan Lansia di Kota Blitar Masuk Sasaran Penerima PKH Plus, Ini Wujud Bantuannya
Komitmen Pelayanan dan Imbauan kepada Masyarakat
TASPEN menggarisbawahi komitmennya untuk selalu memberikan layanan prima bagi seluruh peserta melalui penerapan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.
Pihak TASPEN turut mengimbau masyarakat, khususnya para pensiunan dan keluarganya, agar tetap berhati-hati terhadap beragam informasi yang beredar di media sosial. Informasi terkait pencairan gaji pensiun, kenaikan tunjangan, maupun kebijakan lainnya hanya dapat dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi TASPEN, yakni Call Center 1500 919, akun media sosial resmi, atau situs www.taspen.co.id.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi sekaligus menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah apabila terdapat kebijakan baru terkait tunjangan dan pensiun. (*)
Editor : Rahma Nur Anisa