BLITAR - reforma agraria selama ini sering disalahpahami hanya sebagai program bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, reforma agraria merupakan agenda besar negara yang cakupannya jauh lebih luas, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Hal itu dijelaskan langsung dalam Podcast Kementerian ATR/BPN yang menghadirkan Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Mindasari, serta Kasubdit Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria, Suwindra. Keduanya menegaskan bahwa reforma agraria adalah instrumen penting untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah di Indonesia.
Memulai obrolan, Mindasari menyebut reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Dua instrumen utama di dalamnya meliputi penataan aset dan penataan akses. Karena itu, reforma agraria tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga memastikan tanah tersebut memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Swindra menambahkan, fungsi reforma agraria mencakup kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi, serta penyelesaian konflik. Pemerintah, kata dia, mendorong agar masyarakat bukan hanya memiliki tanah bersertifikat, tetapi juga mampu mengelolanya secara produktif.
Apa Itu Reforma Agraria?
Dalam penjelasannya, Mindasari menegaskan reforma agraria merupakan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025–2045. Meski output awalnya berupa sertifikat, dampak utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Sementara Swindra menyoroti peran berbagai pihak di dalam proses tersebut, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Sinergi inilah yang membuat reforma agraria mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
Fungsi Reforma Agraria: Hukum, Akses, dan Penyelesaian Konflik
Salah satu fungsi besar reforma agraria adalah menyelesaikan konflik pertanahan. Pemerintah menerapkan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) yang menangani konflik sesuai kewenangan instansi terkait, seperti konflik pada tanah transmigrasi yang difasilitasi Kementerian Transmigrasi.
Selain itu, penataan akses menjadi aspek penting untuk mendorong ekonomi masyarakat. Pemberian modal, pendampingan usaha, pelatihan packaging, hingga penyediaan sarana usaha dilakukan untuk memastikan tanah yang telah disertifikatkan benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan warga.
Mengapa Reforma Agraria Penting untuk Indonesia?
Mindasari menjelaskan, tanpa reforma agraria, struktur kepemilikan tanah akan dikuasai pihak-pihak tertentu secara tidak proporsional sehingga memicu ketimpangan. Indeks gini lahan pun berpotensi terus meningkat. Karena itu, reforma agraria hadir untuk memastikan masyarakat kecil mendapat akses kepemilikan yang adil.
Tak jarang masyarakat sebenarnya sudah menerima manfaat reforma agraria, tetapi tidak menyadarinya—terutama dalam program sertifikasi tanah seperti PTSL.
Bagaimana Mengetahui Suatu Wilayah Termasuk Reforma Agraria?
Kementerian ATR/BPN memiliki kantor pertanahan di setiap kabupaten/kota yang menjadi perpanjangan tangan informasi. Penetapan suatu wilayah sebagai objek reforma agraria didasarkan pada proses teknis yang cukup panjang. Tanah objek reforma agraria (TORA) dapat berasal dari kawasan hutan, non-kawasan hutan, maupun hasil penyelesaian konflik agraria.
Usulan TORA bisa berasal dari masyarakat, CSO, maupun pemerintah daerah. Setelah diusulkan, data tersebut dianalisis, diverifikasi, dan baru kemudian ditetapkan.
Peran Masyarakat dalam Reforma Agraria
Dalam kawasan hutan, masyarakat sering bertanya apakah mereka berhak atas tanah yang ditinggali. Mindasari menegaskan masyarakat dapat mengajukan usulan TORA melalui kantor pertanahan setempat, disertai bukti-bukti yang relevan.
Di sisi lain, ada juga masyarakat adat yang enggan tanahnya disertifikatkan. Padahal, pemerintah menjamin bahwa negara tidak mengambil alih tanah tersebut. Sebaliknya, kepastian hukum justru diberikan melalui sertifikat agar tanah milik masyarakat adat tidak mudah diganggu pihak lain.
Penataan Akses: Tantangan dan Contoh Sukses
Penataan akses menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah. Masyarakat sering merasa tugas pemerintah selesai ketika sertifikat diberikan. Padahal, menurut Swindra, tantangan justru dimulai dari situ: bagaimana sertifikat dapat memberikan nilai tambah ekonomi.
Contoh sukses terlihat di Kota Mataram, NTB, di mana masyarakat membentuk koperasi budidaya baby fish. Dengan pendampingan ATR/BPN dan akses permodalan dari offtaker, usaha tersebut berkembang pesat hingga menghasilkan produk kemasan dengan branding resmi. Pendapatan warga pun meningkat signifikan.
Inilah wujud nyata reforma agraria: tidak hanya sertifikat, tetapi pemberdayaan ekonomi berbasis tanah.
Editor : Bherliana Naysila Putri Suwandi