BLITAR – Isu rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 mendadak viral di media sosial dan YouTube. Sejumlah kanal menyebut PT TASPEN telah mengumumkan rapelan serta kenaikan gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Informasi ini memicu antusiasme luas. Banyak pensiunan berbondong-bondong mengecek saldo ATM maupun aplikasi Taspen Mobile untuk memastikan kabar tersebut.
Narasi viral itu menyebutkan rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 sebagai “titik terang” setelah penantian panjang. Dalam berbagai grup percakapan, kabar tersebut menyebar cepat dan memunculkan harapan akan tambahan penghasilan bagi pensiunan dan keluarganya. Namun, di tengah euforia itu, muncul pula pertanyaan soal kepastian kebijakan dan dasar hukumnya.
Klarifikasi Resmi TASPEN soal Rapel dan Kenaikan Pensiun
PT TASPEN (Persero) menegaskan bahwa hingga pertengahan Desember 2025 belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok. Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025 sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat.
TASPEN menyatakan seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan Pemerintah. Setiap keputusan resmi akan diumumkan melalui kanal resmi apabila telah ditetapkan. Karena itu, informasi yang menyebutkan adanya pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 dipastikan tidak benar karena belum ada instruksi resmi dari Pemerintah.
Besaran Rapel Tidak Seragam dan Bergantung Aturan
Terkait isu rapel, TASPEN juga menegaskan bahwa besaran rapelan—jika suatu saat ditetapkan—sangat bergantung pada faktor teknis. Faktor tersebut meliputi golongan, masa kerja, serta regulasi yang berlaku. Artinya, tidak semua penerima manfaat akan memperoleh nominal yang sama, apalagi maksimal. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi keliru yang terlanjur berkembang di masyarakat.
Mengacu PP 8 Tahun 2024, Belum Ada Kebijakan Baru
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda/dudanya yang berlaku sejak 1 Januari 2024, TASPEN menegaskan belum terdapat kebijakan lanjutan dari Pemerintah terkait kenaikan pensiun bagi PNS, purnawirawan TNI-Polri, penerima tunjangan kehormatan, perintis pergerakan, maupun janda dan duda penerima manfaat.
Komitmen Layanan dan Imbauan Waspada Hoaks
Dalam klarifikasinya, TASPEN menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi pedoman untuk menjaga akurasi layanan dan kepercayaan peserta.
TASPEN juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi tidak resmi. Untuk memastikan kebenaran kabar terkait rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025, masyarakat diminta mengakses kanal resmi seperti Call Center TASPEN 1500 919, situs resmi, dan akun media sosial resmi perusahaan. Dengan demikian, pensiunan diharapkan tidak terpengaruh isu viral yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan menunggu pengumuman resmi Pemerintah.(*)
Editor : Ichaa Melinda Putri