BLITAR – Kenaikan pensiun ASN TNI Polri kembali menjadi perbincangan hangat setelah beredar video pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan dana pensiun mulai Januari mendatang. Video tersebut viral di media sosial dan YouTube, memicu harapan besar di kalangan pensiunan terkait perombakan skema pensiun, transparansi pengelolaan dana, hingga kemungkinan peningkatan manfaat pensiun.
Dalam narasi viral itu, Prabowo menegaskan negara tidak akan mengabaikan hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah disebut tengah menata ulang sistem dana pensiun agar lebih sehat, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan di masa tua. Pernyataan ini kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai sinyal adanya kenaikan pensiun ASN TNI Polri dalam waktu dekat.
Namun di tengah euforia tersebut, muncul berbagai klaim turunan yang menyebutkan kenaikan pensiun dan rapelan akan segera cair. Informasi ini menyebar cepat tanpa disertai regulasi resmi, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan pensiunan dan keluarganya.
Klarifikasi Resmi TASPEN Soal Kenaikan Pensiun
Menanggapi ramainya isu kenaikan pensiun ASN TNI Polri, PT TASPEN (Persero) memberikan klarifikasi tegas. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025, TASPEN menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi PNS, purnawirawan TNI-Polri, maupun penerima tunjangan negara lainnya.
TASPEN menyatakan klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan pemerintah pusat dan hanya sah apabila ditetapkan melalui peraturan resmi.
Rapelan dan Nominal Tidak Bisa Disamaratakan
TASPEN juga menegaskan belum ada instruksi resmi pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Artinya, klaim mengenai pencairan rapelan dalam waktu dekat dipastikan tidak memiliki dasar hukum.
Terkait besaran rapel, TASPEN menjelaskan nominal sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta ketentuan teknis yang diatur dalam regulasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan angka rapel seragam atau nominal maksimal perlu disikapi dengan hati-hati.
Prinsip 5T dan Imbauan Waspada Informasi
Dalam penjelasannya, TASPEN menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini diterapkan untuk menjaga kepercayaan peserta dan meminimalkan kesalahan administrasi.
Sebagai penutup, TASPEN mengimbau masyarakat agar hanya mengacu pada informasi resmi melalui Call Center 1500 919, media sosial resmi TASPEN, dan situs taspen.co.id. Hingga kini, kenaikan pensiun ASN TNI Polri masih menunggu keputusan pemerintah, dan masyarakat diminta tetap tenang serta tidak mudah percaya pada kabar viral.
Editor : Axsha Zazhika