BLITAR – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir dan etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat menghadiri Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, ilmu harus memiliki sanad agar tidak menyesatkan. Ia mengutip Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim yang menyebut sanad sebagai bagian dari ajaran agama. Tanpa sanad, seseorang berisiko berbicara tanpa dasar yang jelas.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, dalam pemerintahan, data, regulasi, dan kerangka hukum berperan sebagai pijakan kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik dapat berubah menjadi persepsi pribadi.
Ia juga menyoroti bahwa kepemimpinan bukan sekadar teknis, tetapi persoalan moral. Dorongan merasa paling benar dan mementingkan diri sendiri harus dikendalikan agar kebijakan tetap berkeadilan.
Dalam konteks tugas di Kementerian ATR/BPN, ia merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan tertentu. Kebijakan penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, serta penataan ruang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengajak generasi muda memadukan kompetensi profesional dan integritas etis demi menghadirkan keadilan dalam kebijakan publik. (*)
Editor : Anggi Septian A.P.