Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Dilantik, Segera Bentuk AKD dan Bahas RAPBD 2025

BLITAR - Supriadi dkk kini resmi memegang tampuk pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Itu setelah mengikuti prosesi pengangkatan jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (14/10/2024).
Membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 menjadi tugas pertama mereka.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Penataran, prosesi pengangkatan jabatan ini disaksikan oleh 42 anggota DPRD Kabupaten Blitar. Tampak, Pjs Bupati Blitar Jumadi bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Tidak hanya itu, jajaran forum komunikasi pimpinan kecamatan juga hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Begitu juga perwakilan darilembaga dan instansi samping lainnya.
Di hadapan para tamu undangan ini, Supriadi dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan Muhammad Rifai, Ratna Dewi, serta Susi Narulita, sebagai Wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar.
“Pengakatan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar ini berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, ada beberapa tugas berat yang menanti. Kami juga akan segera membuat tata tertib dan tata cara beretika. Tidak lupa juga alat kelengkapan dewan,” ujar Supriadi yang ditemui usai acara.
Dia melanjutkan, tata tertib DPRD ini akan mencakup pedoman kerja para anggota. Termasuk dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Supriadi tidak mematok target pembentukan AKD. Dia hanya memastikan instrument ini akan segera disusun bersama dengan anggota dewan lain.
Sebab, hal itu penting untuk semua anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama menampung aspirasi masyarakat.
Setelah terbentuknya AKD, ada banyak tugas yang tidak kalah penting menanti anggota dewan.
Yakni terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Hal itu juga yang disampaikan oleh Pjs Bupati Blitar Jumadi.
“Tugas pembahasan RAPBD ini penting dilakukan untuk rencana pembangunan Kabupaten Blitar tahun depan. Kami berharap bisa mewadahi aspirasi masyarakat dan bekerja bersama eksekutif,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari mengatakan telah membentuk fraksi bersama beberapa partai lain, yakni Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat. Itu terdiri Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat.
Koalisi ini diharapkan mampu memperkuat peran legislatif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.“Fraksi baru ini, semua bertekad untuk membangun Kabupaten Blitar yang lebih baik,” tuturnya.
Ratna mengaku akan berfokus untuk menangani masalah perlindungan perempuan dan anak. Terlebih pada masalah stunting dan pernikahan dini yang perlu perhatian lebih di Kabupaten Blitar.
“Besar harapan kami kepada Bupati Blitar terpilih untuk dapat berkolaborasi satu suara menangani masalah ini di Kabupaten Blitar. Sehingga dapat membangun Blitar lebih baik,” pungkasnya. (jar/hai/ady)



