
BLITAR — Pernyataan tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait kader yang “mbelot” bakal dipecat wajib dicamkan oleh seluruh kader. Hal itu merupakan konsekuensi bagi kader maupun anggota partai politik (parpol) yang tak tegak lurus dengan arahan pusat.
Terlebih, di masa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ini, kader-kader parpol harus solid. Memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung dan bukan malah mendukung yang lain. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Blitar pun tunduk dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh dewan pimpinan pusat (DPP).
Ketua DPC PDIP Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan bahwa sebagai kader parpol memang harus siap menerima segala konsekuensi atas tindakan yang diperbuat.
Entah itu tindakan yang menyalahi aturan maupun yang mengikuti aturan. Apalagi, jika ada kader yang tidak lurus, tentu ada konsekuensi tersendiri berupa sanksi. ”Ya, secara umum di parpol mana pun ketika sudah tidak tegak lurus pasti ada sanksi,” terangnya.
Sanksi yang diberikan tentu tergantung dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Apabila ada kader yang sudah tidak lagi tegak lurus dengan arahan pimpinan pusat, tentu itu termasuk tindakan yang membelot dan terancam sanksi berat.
Menurut Syahrul, kader PDIP harus teguh dan tegak lurus dengan arahan pimpinan pusat. Apa yang sudah menjadi arahan pusat untuk mendukung paslon yang diusung merupakan prioritas.
”Jadi memang harus benar-benar diterapkan. Dan, kami dari DPC PDIP Kota Blitar selalu mengikuti petunjuk dari DPP,” tegasnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta kepada seluruh kader PDIP, khususnya yang dicalonkan sebagai kepala daerah, wajib senapas untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, Bu Risma-Gus Hans.
Bahkan, PDIP secara tegas bakal memecat kader apabila membelot dengan tidak mendukung paslon yang diusung PDIP. (sub/c1/ady)



