APA itu politik hukum? Secara sederhana, politik hukum merupakan bagaimana kebijakan negara dalam pembentukan, implementasi, dan penerapan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Politik hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Politik hukum merupakan salah satu instrument penting dalam pengelolaan negara. Tetapi Hukum tidak pernah netral selalu ada keputusan politik di belakangnya.
Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan “aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu”. Ia juga mengingatkan bahwa politik hukum harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan kesadaran terhadap dinamika kekuasaan.
Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat.
Kenapa ini penting? Pentingnya politik hukum terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengaturan akan tetapi juga alat transformasi sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, juga karena politik hukum langsung memengaruhi regulasi ketenagakerjaan, seperti UU Cipta Kerja, yang dampaknya bisa besar sekali terhadap hak-hak pekerja.
Keputusan politik inilah yang menentukan apakah kebijakan menguntungkan pekerja atau hanya pemodal. Dengan demikian politik hukum harus dijalankan dengan transparasi, dan keberpihakan pada rakyat untuk mencapai keadilan yang sejati.
Bagaimana sebenarnya undang-undang dibuat? Undang Undang disusun oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang mewakili rakyat dan eksekutif (pemerintah), yaitu presiden dan jajarannya.
Keduanya harus bekerja sama. Tetapi di balik layar sering terjadi negosiasi dan transaksi politik. Dengan perbaikan mekanisme legislasi dan komitmen politik yang kuat, kita dapat mendorong proses pembentukan UU yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Transaksi politik ini membuat kepentingan tertentu lebih diutamakan daripada yang lain. Terkadang, undang-undang dihasilkan tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memenuhi janji / kepentingan partai politik tertentu.
Inilah akar dari banyak ketimpangan dalam politik hukum kita. Contoh nyata Revisi UU Ketenagakerjaan membuat PHK jadi lebih mudah dilakukan, pesangon PHK semakin menyusut.
Apakah ini adil? Perlu dipertanyakan kemana arah kebijakan terkait alur PHK ini. Lagi- lagi, faktor politik menjadi "bau" utama yang terendus dibalik pembuatan kebijakan ini
Menurut opini mahasiswa, politik hukum merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan pengawasan hukum dalam sebuah negara.
Ia seharusnya mencerminkan nilai keadilan, keberpihakan pada rakyat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif dan demokratis.
Namun, dalam praktiknya, politik hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elit dan kekuasaan, sehingga produk hukum kehilangan legitimasi dan kepercayaannya.
Oleh karena itu, diperlukan transparansi, partisipasi publik, dan komitmen kuat untuk menjadikan politik hukum sebagai alat transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
Jika politik hukum berpihak pada segelintir elit atau kelompok, masyarakatlah yang merasakan akibatnya. Yang mana akan terjadi seperti hal hal berikut:
- Kesenjangan sosial membesar,
- Hak-hak pekerja diabaikan, dan
- Akses keadilan semakin sulit.
Ketidakstabilan ini akan berdampak langsung pada dunia kerja di Indonesia. Contoh lain dari politik hukum, yaitu seperti pekerja ojek online & kurir.
Konsep kemitraan yang berkembang pesat 10 tahun terakhir, belum diatur dengan jelas dan rinci. Akibatnya, para mitra terombang-ambing tanpa perlindungan hukum yang setara dengan pengusaha.
Disini peran pemerintah dan legislatif dipertanyakan, masalah sudah nyata ada. Eksploitasi dengan kedok gamifikasi terus terjadi setiap harinya. Apakah bisa diatur? Tentu saja bisa.
Apakah ada kebutuhan politik yg mengharuskan hal tersebut diatur? Menjadi pertanyaan kita bersama, saatnya kita sadar, meskipun jarang terlihat, politik dan hukum sangat mempengaruhi hidup kita sehari-hari.
Kondisi politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia dianggap masih memprihatinkan karena seluruh kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dikatakan tidak berpihak pada buruh.
Kondisi tenaga kerja Indonesia meskipun reformasi telah mencapai angka tujuh belas tahun masih menghadapi berbagai masalah baik politik, ekonomi, budaya maupun hukum.
Dengan demikian politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum menemukan suatu bentuk yang jelas dan tegas. Politik hukum ketenagakerjaan yang permanen dalam UUD 1945 dalam penerapannya ternyata banyak dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada dalam setiap rezim pemerintahan.
Sedangkan dalam hal perlindungan upah, politik hukum di Indonesia tidak menunjukkan kenyataan regulasi yang diinginkan oleh tenaga kerja.
Kestabilan dalam politik menjadi salah satu yang variable dalam pemenuhan ketenagakerjaan di Indonesia yang menjadi penyebab ialah tidak meratanya kualitas standar pengajar, rendahnya kualitas calon tenaga kerja, karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan.
Hal tersebut menandakan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin calon tenaga kerjaterdidik mendapatkan pekerjaan baik sesuai bidang maupun di luar bidang studi.
Memiliki sejumlah keterampilan sangat diperlukan bagi tenaga kerja. Mengantongi keterampilan tertentu dapat menjadi nilai tambah para tenaga kerja dalam persaingan mendapatkan pekerjaan.
Biasanya, faktor ekonomi turut berperan dalam menghambat para tenaga kerja mendapatkan keterampilan tertentu lantaran keterbatasan biaya.
Namun bukan berarti skill atau keterampilan sulit didapatkan. Saat ini sudah banyak program pelatihan, workshop, maupun sertifikasi yang bisa diakses secara gratis guna meningkatkan daya saing.
PHK pesangon karyawan PHK seringkali tidak sesuai nominalnya, lama prosesnya, bahkan tidak dibayarkan. PHK karyawan bisa terjadi karena banyak hal di antaranya perusahaan pailit, peleburan, pemisahan, pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja di perusahaan.
Selain itu, kondisi pandemi corona juga membuat ekonomi lesu yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membuat pekerja kehilangan pekerjaan.
Pengaruh politik hukum dalam dunia pekerja dapat dioptimalkan dengan merancang kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja dan melibatkan partisipasi publik secara aktif.
Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi seperti UU ketenagakerjaan atau pengupahan dibuat berdasarkan kajian mendalam, melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.
Selain itu, mekanisme pengawasan yang transparan harus diterapkan untuk menjamin pelaksanaan hukum yang adil, seperti memastikan pembayaran upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja kontrak.
Reformasi terhadap UU yang dianggap merugikan pekerja, seperti UU Cipta Kerja, juga perlu dilakukan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja.
Politik hukum memiliki pengaruh besar terhadap dunia pekerja, karena menentukan bagaimana hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha diatur.
Tetapi, jika politik hukum lebih berpihak pada kepentingan korporasi atau elit, ketimpangan dan ketidakadilan di dunia kerja sulit dihindari.
Mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan keberpihakan pada keadilan sosial, politik hukum dapat menjadi alat transformasi untuk menciptakan kondisi kerja yang manusiawi dan sejahtera.
Oleh karena itu, harmonisasi antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik hukum ketenagakerjaan.(*)