Edy Rahmayadi Minta MK Batalkan Kemenangan Bobby-Surya, Apa Pertimbangannya?
BLITAR - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang menetapkan kemenangan pasangan Bobby Nasution dan Surya dalam Pilkada 2024.
Melalui kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto, Edy dan Hasan menuding adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses Pilkada.
Mereka menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, yang diduga memberikan dukungan terselubung kepada pasangan Bobby-Surya. Salah satu contohnya adalah kegiatan safari dakwah dan doa keselamatan yang melibatkan Bobby Nasution, serta pemasangan foto Bobby dalam berbagai baliho acara pemerintah daerah.
Selain itu, Edy dan Hasan mengkritisi rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah yang terdampak bencana banjir, seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Asahan. Mereka menilai KPU Sumut gagal mengantisipasi kondisi tersebut, meskipun telah diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan lebat dan banjir sebelum hari pencoblosan. Upaya KPU dalam bentuk pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) dianggap belum efektif meningkatkan partisipasi pemilih.
Atas dasar berbagai dugaan pelanggaran tersebut, Edy dan Hasan meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Sumut 2024, mendiskualifikasi pasangan Bobby-Surya, dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah yang terdampak banjir.
Sidang pemeriksaan pendahuluan terkait sengketa Pilkada Sumut ini telah digelar pada Senin, 13 Januari 2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan keputusan terkait permohonan yang diajukan oleh pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Proses hukum masih berlangsung, dan semua pihak diharapkan menghormati mekanisme yang ada serta menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi. (*)
