BLITAR – Ketidakpastian ekonomi, pasar keuangan dan dinamika geopolitik dunia yang berdampak pada ekonomi domestik perlu direspon dengan cepat namun tetap terukur. APBN merespon dinamika tersebut dengan belanja yang perlu terus diakselerasi namun tetap efisien dan langsung berdampak pada masyarakat.
Kinerja penerimaan negara di tengah gejolak ekonomi juga terus dioptimalkan melalui berbagai terobosan dan inisiatif strategis. APBN juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus dan insentif belanja dan investasi yang berkualitas dan tepat sasaran.
KPPN Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar dan Tulungagung menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Konferensi Pers Kinerja “APBN Kita” edisi Juni 2025. Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan akhir Mei 2025 mencapai sebesar Rp836,28 miliar, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp2,39 triliun atau sebesar 41,64% dari pagu belanja.
“APBN terus kita jaga sebagai instrumen fiskal yang tangguh agar pembangunan terus berjalan dan cita- cita Indonesia bisa tercapai.” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN Kita Regional Blitar Periode Data s.d. 31 Mei 2025 di Blitar, Kamis (19/06/2025).
Baca Juga: Catat Besok! 5.000 Tumpeng Siap Semarakkan Selamatan Akbar Haul Bung Karno di Kota Blitar
Kinerja Pendapatan
Kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Mei 2025 terus menunjukkan nilai yang positif. Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp836,28 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp691,35 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp144,93 miliar.
Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp677,84 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp13,51 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp152,26 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp148,07 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp187 juta, Pajak Lainnya Rp87,32 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp290,01 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp13,51 miliar.
Baca Juga: Wali Kota Angkat Bicara Soal Aksi Mahasiswa Saat Kunjungan Wapres Gibran Rakabuming di Kota Blitar
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp55,58 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp89,35 miliar.
Kinerja Belanja
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp2,39 triliun atau sebesar 41,64% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yaitu sebesar 35,37%. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp434,03 miliar atau 36,03% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,96 triliun atau 43,12% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp295,52 miliar atau 45,24% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp118,35 miliar atau 30,8% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp7,31 miliar atau 5,17% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp12,86 miliar atau 49,72% dari alokasi anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp77,29 miliar atau 26,99% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp1,33 triliun atau 46,73% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp272,11 miliar atau 29,89% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp279,67 miliar atau 56,53% dari alokasi anggaran dan dana insentif fiskal sebesar Rp3,85 miliar atau 26,93% dari alokasi anggaran.
Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara memastikan penggunaan APBN sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sinergi pengawasan bersama terhadap keuangan negara menjadi hal yang penting demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dalam menjaga APBN, Kementerian Keuangan juga terus aktif membangun budaya antikorupsi dan semangat integritas.
Selanjutnya kami tegaskan kembali dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, KPPN Blitar berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara SEJATI: Simpel, Empati, Jelas, All out, Tanggap, dan Improvement. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah