BLITAR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kebijakan besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan agar likuiditas kembali longgar dan kredit bisa mengalir deras ke sektor riil.
Langkah ini menjadi salah satu program “quick win” yang dicanangkan Purbaya sejak hari pertama menjabat. “Kita sekarang punya Rp425 triliun di Bank Indonesia. Besok saya taruh Rp200 triliun ke perbankan. Ini agar bank punya cash banyak dan mau menyalurkannya ke kredit,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menilai perekonomian melambat akibat dana pemerintah terlalu lama “mengendap” di Bank Indonesia. Akibatnya, sistem keuangan menjadi kering dan penyaluran kredit tidak maksimal. “Kalau uang dibiarkan di BI, sistem jadi kering. Dengan memindahkan dana ke perbankan, roda ekonomi akan berputar lagi,” tegasnya.
Selain memompa likuiditas, Kementerian Keuangan juga akan mempercepat penyerapan anggaran di semua lini. Belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian. “Kita akan percepat penyerapan anggaran. Kalau ada unit yang lambat, kami kirim tim untuk membantu agar program jalan,” ujar Purbaya.
Mantan Kepala LPS itu menegaskan langkah ini dilakukan tanpa menimbulkan risiko inflasi. Menurutnya, ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebar. “Sejak krisis 1998 kita belum pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, jika sekarang kita injeksi stimulus, inflasi tidak akan melonjak karena ekonomi masih di bawah kapasitas potensial,” jelasnya.
Purbaya juga membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era Presiden SBY yang rata-rata mencapai 6 persen, dengan era Jokowi yang sedikit di bawah 5 persen. Ia optimistis jika kebijakan moneter dan fiskal berjalan seimbang, target pertumbuhan di atas 6 persen bukan hal mustahil.
Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mengidentifikasi hambatan investasi yang mengganjal proyek-proyek besar. Rencananya, Kemenkeu akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan bottleneck investasi. “Kita ingin ciptakan iklim usaha yang kondusif. Saya ingin private sector kembali percaya diri untuk ekspansi,” kata Purbaya.
Rencana kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah anggota DPR. Mereka berharap langkah suntikan dana ini benar-benar mampu menggerakkan sektor riil, terutama UMKM. “Kami akan kawal implementasi kebijakan ini agar tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan bank besar,” ujar salah satu anggota Komisi XI.
Purbaya menegaskan, langkah ini hanyalah awal dari paket kebijakan yang lebih luas. “Target kami bukan hanya memulihkan ekonomi, tetapi membuatnya tumbuh lebih cepat. Kita ingin menciptakan pertumbuhan yang inklusif,” katanya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pertumbuhan kredit akan meningkat, konsumsi masyarakat membaik, dan investasi mulai bergerak. Kombinasi itu diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6 persen pada 2026.
Editor : Anggi Septian A.P.