Strategi Ekspansif Menteri Keuangan Purbaya: Gelontoran Likuiditas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Rahma Nur Anisa• Minggu, 28 September 2025 | 20:00 WIB
Purbaya bertaruh pada strategi peningkatan likuiditas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%.
BLITAR KAWENTAR - Kebijakan ekonomi ekspansif Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Dengan mengalokasikan 200 triliun rupiah ke bank BUMN dan mendorong percepatan penyerapan anggaran, Purbaya bertaruh pada strategi peningkatan likuiditas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8%.
Pendekatan ini didasarkan pada analisis historis keberhasilan Amerika Serikat keluar dari Depresi Besar tahun 1930-an dan pengalaman Indonesia mengatasi dampak ekonomi COVID-19. Namun, strategi ini juga mengandung risiko inflasi yang perlu dikelola dengan cermat.
Keputusan mengalokasikan 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penyaluran kredit. Dana yang sebelumnya "menganggur" di BI kini dialirkan melalui sistem perbankan dengan harapan menciptakan efek multiplier.
Secara teoritis, 200 triliun rupiah yang dialirkan ke bank dapat berkembang menjadi 1.000 triliun rupiah uang yang beredar di masyarakat melalui mekanisme fractional reserve banking. Bank akan menyalurkan kredit, debitur menggunakan dana untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan investasi.
Strategi ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya aggregate demand dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan likuiditas diharapkan akan merangsang konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan PDB.
Purbaya juga memberikan tekanan kepada kementerian lain untuk mempercepat penyerapan anggaran sebelum Oktober 2025. Langkah ini dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa banyak menteri baru belum lincah dalam mengelola dan membelanjakan anggaran.
Ancaman pemotongan anggaran bagi kementerian yang lambat dalam penyerapan dimaksudkan untuk memastikan stimulus fiskal berjalan optimal. Government spending yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan kebijakan ekspansif ini.
Purbaya bahkan berencana membentuk tim khusus untuk memastikan kelancaran government spending, menunjukkan keseriusan dalam mengeksekusi strategi fiskal ekspansif ini.
Ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi double digit bukanlah target yang mudah. Berdasarkan teori middle income trap, negara perlu mencapai pertumbuhan konsisten di atas 8% selama 10 tahun untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Indonesia saat ini berada dalam posisi kritis dimana pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5-6% dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, diperlukan lompatan pertumbuhan yang signifikan.
Strategi Purbaya menggunakan pendekatan demand-side economics, dimana peningkatan konsumsi dan investasi melalui stimulus fiskal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Kebijakan ekspansif selalu mengandung risiko inflasi, terutama jika peningkatan money supply tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Pengalaman Indonesia tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa dampak inflasi dari stimulus fiskal dapat muncul dengan lag time 2-3 tahun.
Kenaikan harga beras hingga 15% pada tahun 2024 merupakan indikasi bahwa stimulus tahun 2020 masih memberikan tekanan inflasioner. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kebijakan ekspansif Purbaya berpotensi memicu stagflasi - kondisi dimana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada efektivitas efek multiplier dan velocity of money. Dana yang dialirkan harus benar-benar sampai ke sektor riil dan digunakan untuk aktivitas produktif, bukan hanya berputar di sektor keuangan.
Kecepatan perputaran uang (velocity of money) menjadi faktor krusial. Jika uang hanya berpindah dari satu instrumen keuangan ke instrumen lain tanpa mendorong aktivitas ekonomi riil, maka stimulus tidak akan efektif.
Kebijakan fiskal ekspansif perlu dikoordinasikan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Jika BI menerapkan kebijakan ketat untuk mengendalikan inflasi sementara pemerintah menerapkan stimulus fiskal, maka kedua kebijakan akan saling meniadakan.
Koordinasi dengan sektor riil juga penting untuk memastikan bahwa peningkatan likuiditas dapat diserap oleh peningkatan kapasitas produksi. Tanpa peningkatan supply-side capacity, stimulus hanya akan mendorong inflasi tanpa pertumbuhan yang berarti.
Implementasi kebijakan ekspansif ini memerlukan sistem monitoring yang ketat untuk mendeteksi tanda-tanda awal inflasi atau bubble ekonomi. Early warning system perlu disiapkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana juga krusial untuk memastikan bahwa stimulus benar-benar efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
