JAKARTA - Cara sanggah data desil menjadi informasi penting bagi masyarakat yang merasa posisi kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Keluhan ini terutama muncul dari warga yang tercatat berada di desil 9 atau 10, tetapi merasa masih membutuhkan dukungan sosial.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data tidak harus pasif. Pemerintah menyediakan mekanisme untuk mengajukan pembaruan apabila informasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dianggap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Cara sanggah data desil dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Warga bisa mengajukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), atau menyampaikannya melalui pemerintah desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat.
Baca Juga: Bantuan Sosial Tak Cair? Cek Desil di Cekbansos.go.id, Ini Penjelasan Desil 1 hingga 10
Data Desil Bersifat Dinamis
Kemensos menyebut data desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui secara berkala. Artinya, posisi kesejahteraan sebuah keluarga tidak selalu tetap karena dapat mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta hasil pemutakhiran data.
Kondisi keluarga yang sebelumnya berada dalam kelompok tertentu bisa mengalami perubahan. Karena itu, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian dapat mengusulkan pembaruan data melalui jalur yang tersedia.
Untuk pengajuan melalui desa atau kelurahan, petugas pengisi data dapat membantu memasukkan usulan pembaruan melalui sistem yang digunakan pemerintah. Data tersebut kemudian diproses untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan.
Hal yang perlu diperhatikan, pengajuan sanggahan tidak otomatis membuat desil seseorang menjadi lebih rendah. Hasil verifikasi dapat menunjukkan bahwa posisi desil berubah, tetap, atau bahkan naik.
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Data yang jujur dan akurat diperlukan agar hasil pemutakhiran dapat menggambarkan keadaan keluarga secara tepat.
Desil Bukan Patokan Penghasilan Semata
Masih banyak masyarakat yang menganggap pembagian desil ditentukan berdasarkan penghasilan bulanan. Padahal, tingkat kesejahteraan dalam DTSEN tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan.
Mengacu pada ketentuan Kemensos Nomor 22 Tahun 2026 yang disebut dalam materi tersebut, tingkat kesejahteraan dibagi menjadi 10 kelompok atau desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Namun, tidak ada batas nominal pengeluaran tertentu yang secara otomatis menentukan sebuah keluarga masuk ke desil tertentu.
Penilaian mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi. Di antaranya pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Dengan sistem tersebut, posisi desil menunjukkan peringkat relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain dalam basis data. Jadi, desil 9 atau 10 tidak bisa langsung diartikan bahwa seluruh anggota keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang sangat mapan.
Baca Juga: Cek Desil Bansos Online, Ini Arti Desil 1-10 dan Kelompok yang Jadi Prioritas
Berkaitan dengan Bantuan Sosial
Pengelompokan desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program sosial. Namun, setiap program memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan penerima.
Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menganggap angka desil sebagai satu-satunya penentu apakah seseorang pasti mendapatkan atau tidak mendapatkan bantuan sosial.
Ketika kondisi ekonomi berubah atau data yang tercatat tidak sesuai, pembaruan menjadi penting. Pemerintah dapat kembali memeriksa informasi yang diajukan sebelum menetapkan posisi kesejahteraan terbaru.
Proses tersebut juga membutuhkan waktu karena data yang diajukan tidak langsung mengubah status desil. Verifikasi diperlukan untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai dengan keadaan di lapangan.
Bagi warga yang merasa berada di desil 9 atau 10 tetapi kondisi ekonominya tidak sesuai, mekanisme pembaruan data dapat menjadi jalur untuk meminta pemeriksaan kembali. Masyarakat cukup menyampaikan informasi secara benar melalui kanal yang telah disediakan.
Dengan pemutakhiran tersebut, data sosial ekonomi diharapkan lebih mampu mencerminkan kondisi masyarakat yang terus berubah. Pada akhirnya, akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran berbagai kebijakan dan program sosial pemerintah.
Editor : M. Helmi Nurhisam