JAKARTA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2026 menjadi perhatian para guru setelah muncul informasi mengenai perubahan proses validasi data dan mekanisme pembayaran sertifikasi. Operator sekolah diminta memastikan data Dapodik lengkap dan akurat agar proses penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) tidak terkendala.
Informasi tersebut disampaikan Ahmad Hustan Arifin melalui kanal YouTube-nya berdasarkan kabar yang beredar di grup operator. Dalam penjelasannya, ia menyebut terdapat perubahan pada tampilan dan proses validasi di Info GTK, termasuk kabar mengenai penyaluran TPG yang direncanakan berlangsung setiap bulan.
Meski demikian, informasi awal yang dibahas dalam video tersebut bukan pengumuman resmi kedinasan. Karena itu, guru perlu membedakan informasi dari grup percakapan dengan ketentuan yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Baca Juga: TPG Oktober 2026 Segera Cair? Guru Perlu Cek Validasi Data dan Status SKTP
Validasi Dapodik Disebut Mulai Berlangsung
Dalam informasi yang dibagikan, terdapat imbauan tertanggal 14 Januari 2026 agar sekolah segera melengkapi data Dapodik secara akurat dan menyeluruh. Kelengkapan data tersebut disebut penting untuk mendukung proses pembayaran TPG per bulan.
Pesan itu juga menyebutkan bahwa penarikan data dan uji coba validasi SKTP akan dilakukan dalam beberapa hari berikutnya.
Ahmad menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, proses penarikan data disebut mulai terlihat sekitar 20 Januari 2026. Sehari kemudian, pada 21 Januari, ia kembali memantau perkembangan validasi melalui Info GTK.
Menurut penjelasannya, sudah ada sejumlah SKTPG yang terbit. Namun, penerbitan surat keputusan tersebut tidak serta-merta berarti tunjangan langsung masuk ke rekening guru.
Masih terdapat tahapan administrasi yang perlu diperhatikan, termasuk validitas data dan mekanisme penyaluran dana. Oleh sebab itu, guru disarankan tidak hanya berpatokan pada kabar penerbitan SKTP, tetapi juga memantau status masing-masing melalui saluran informasi yang tersedia.
TPG 2026 Disebut Menggunakan Skema Bulanan
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah kemungkinan perubahan pola pembayaran tunjangan profesi guru.
Jika sebelumnya guru terbiasa dengan mekanisme pencairan berdasarkan periode tertentu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembayaran TPG 2026 diarahkan menjadi bulanan.
Namun, dalam video tersebut, Ahmad mengakui belum mengetahui secara pasti bagaimana teknis pelaksanaannya. Ia mempertanyakan apakah pembayaran akan langsung diproses pemerintah pusat atau tetap memerlukan tahapan pengusulan tertentu.
Pertanyaan itu menjadi penting karena perubahan jadwal pembayaran juga berkaitan dengan proses validasi, pengolahan data, dan penerbitan dokumen administrasi.
Karena informasi awal tersebut berasal dari grup dan bukan pengumuman resmi, guru sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh penerima akan memperoleh pembayaran pada tanggal yang sama. Kepastian jadwal dan prosedur perlu merujuk pada informasi resmi pemerintah.
Operator Sekolah Diminta Memastikan Data Akurat
Sambil menunggu kejelasan teknis, langkah yang dapat dilakukan sekolah adalah memastikan data guru di Dapodik sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Operator sekolah diimbau memeriksa kelengkapan data dan segera memperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian. Guru juga dapat berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui apakah data yang menjadi dasar penerbitan SKTP sudah diproses.
Pemeriksaan secara berkala di Info GTK juga penting agar guru dapat mengetahui perkembangan status validasi masing-masing. Apabila muncul kendala, guru sebaiknya segera menindaklanjutinya melalui operator sekolah atau saluran layanan resmi yang tersedia.
Ahmad menegaskan bahwa validasi data menjadi hal yang perlu diprioritaskan di tengah informasi perubahan mekanisme TPG tersebut.
Pada akhirnya, kepastian mengenai teknis pencairan tetap harus menunggu penjelasan resmi. Guru dan operator sekolah dapat mempersiapkan diri dengan memastikan data akurat, sekaligus menghindari kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Editor : M. Helmi Nurhisam