JAKARTA - Pencairan sertifikasi guru atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2026 menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai perubahan proses validasi data di Info GTK. Operator sekolah diimbau segera memastikan kelengkapan Dapodik, menyusul kabar penarikan data dan penerbitan sejumlah Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru (SKTPG).
Informasi tersebut disampaikan Ahmad Hustan Arifin berdasarkan kabar yang diterimanya dari grup operator. Dalam penjelasannya, ia menyebut proses penarikan data mulai terlihat sekitar 20 Januari 2026, setelah sebelumnya muncul imbauan untuk melengkapi data Dapodik pada 14 Januari 2026.
Meski demikian, informasi tersebut bukan pengumuman resmi kedinasan. Ahmad juga menyatakan belum mengetahui secara pasti bagaimana teknis pembayaran TPG bulanan akan diterapkan. Karena itu, guru perlu memperhatikan perkembangan validasi sekaligus menunggu kejelasan mengenai mekanisme pencairan.
Baca Juga: TPG Oktober 2026, Guru Wajib Cek Info GTK! SKTP Diperkirakan Terbit Pekan Ini
Sekolah Diminta Melengkapi Data Dapodik
Dalam video yang dibagikan, Ahmad menunjukkan pesan yang disebut berasal dari grup operator. Pesan tersebut berisi imbauan kepada sekolah agar segera melengkapi data Dapodik secara akurat dan menyeluruh.
Kelengkapan data dinilai penting untuk mendukung proses pembayaran tunjangan profesi guru yang disebut akan dilakukan setiap bulan. Pesan itu juga menyebutkan bahwa penarikan data dan uji coba validasi SKTP akan dilaksanakan dalam beberapa hari berikutnya.
Ahmad menjelaskan bahwa perkembangan proses tersebut mulai terlihat sekitar 20 Januari 2026. Ia kemudian memantau kembali perubahan di Info GTK pada 21 Januari 2026.
Informasi tersebut menjadi perhatian bagi guru dan operator sekolah karena proses validasi berkaitan dengan administrasi penerbitan SKTP. Oleh sebab itu, operator diminta segera memeriksa data yang telah dimasukkan dan memastikan tidak ada kekeliruan.
Guru juga diimbau berkoordinasi dengan operator sekolah apabila menemukan data yang perlu diperbaiki. Langkah ini diharapkan membantu kelancaran proses administrasi tunjangan profesi.
Sejumlah SKTPG Disebut Sudah Terbit
Selain kabar penarikan data, Ahmad menyampaikan bahwa sejumlah SKTPG disebut telah terbit. Namun, perkembangan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai kapan dana tunjangan akan diterima oleh masing-masing guru.
Menurut Ahmad, mekanisme pembayaran dengan skema bulanan masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Ia belum mengetahui apakah pencairan akan langsung diproses pemerintah pusat atau tetap memerlukan tahapan pengusulan tertentu.
Ketidakjelasan tersebut membuat guru perlu membedakan antara proses validasi, penerbitan SKTPG, dan pencairan dana. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak dapat langsung dianggap berlangsung pada waktu yang sama.
Dalam penjelasannya, Ahmad mengajak para guru memantau perkembangan hingga akhir Januari 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat apakah mekanisme pembayaran yang disebutkan dalam informasi grup benar-benar berjalan seperti yang dikabarkan.
Ia juga mengingatkan agar informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi tidak dijadikan patokan untuk menentukan tanggal pencairan.
Guru Diminta Aktif Memantau Info GTK
Di tengah informasi mengenai perubahan proses pencairan TPG 2026, langkah yang dapat dilakukan guru adalah memastikan data administrasi sudah lengkap. Operator sekolah perlu melakukan validasi secara teliti agar kesalahan pengisian tidak menghambat proses berikutnya.
Guru yang mengikuti perkembangan informasi ini juga diminta menyampaikan imbauan tersebut kepada operator sekolah masing-masing. Koordinasi antara guru dan operator menjadi penting agar pemeriksaan data dapat segera dilakukan.
Selain itu, guru dapat memantau Info GTK untuk mengetahui perkembangan status validasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, masalah tersebut sebaiknya segera dikomunikasikan kepada operator sekolah.
Ahmad menegaskan bahwa validasi data merupakan langkah yang perlu diprioritaskan saat ini. Sementara itu, kepastian mengenai teknis pencairan bulanan masih perlu ditunggu karena informasi awal yang dibahasnya bukan pengumuman resmi kedinasan.
Editor : M. Helmi Nurhisam