BLITAR - Keberadaan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu (pustu) di Bumi Bung Karno belum merata.
Hingga awal tahun ini, tercatat empat kelurahan urung memiliki pustu di wilayahnya.
Keterbatasan lahan dan minimnya anggaran jadi kendala pembangunan fasilitas ini.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (YanSDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Syaiful Kusmulyanta mengatakan, dari total 21 kelurahan di kota terdapat 17 pustu.
Empat kelurahan yang urung memiliki pustu yakni Kelurahan Tlumpu, Kepanjenlor, Turi, dan Karang tengah.
“Betul, memang belum semua. Tapi mayoritas sudah ada. Kalaupun masalah kesehatan serius atau berat, diarahkan langsung ke puskesmas,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Kamis (20/1).
Pustu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan layanan kesehatan secara permanen di wilayah kerja puskesmas.
Lantaran menjadi bagian integral puskesmas, pustu harus dibina secara berkala oleh puskesmas.
Fungsi pustu menangani permasalahan kesehatan ringan di ruang lingkup lebih kecil.
Pihaknya menilai belum dibangunnya pustu karena luas lahan di kota yang minim. Selain itu, anggaran yang dimiliki juga terbatas.
Meski demikian, dia mengeklaim keberadaan pustu saat ini masih ideal. Sebab, jarak permukiman warga kota cenderung dekat dengan puskesmas.
“Karena kota itu kecil. Semua bisa akses dekat ke puskesmas. Misalnya, Kelurahan Tlumpu belum ada pustu, dia bisa akses ke Puskesmas Sukorejo, atau Pustu Karangsari dan Rembang,” jelasnya.
Fasilitas di pustu memang cenderung minim, tidak seperti puskesmas. Di pustu pula, jumlah nakes hanya sekira dua hingga tiga orang.
“Dan fungsinya itu promotif dan preventif. Setelahnya, masyarakat bisa koordinasi dengan kader kesehatan di kelurahan,” tandasnya.
Diketahui, tahun depan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan kebijakan terkait pemerataan pustu.
Nantinya, tiap kelurahan minimal memiliki satu unit pustu. (luk/c1/sub)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila