BLITAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar berencana menukar guling tanah salah satu asetnya.
Yakni, tanah di area SMK dr Ismangil dengan tanah milik swasta di kawasan Kecamatan Sananwetan.
Wacana ini diajukan pemkot dalam sidang paripurna di DRPD Kota Blitar, Kamis (28/3/2024).
Diketahui, tanah milik pemkot di Jalan Melati, Kecamatan Sananwetan, dimanfaatkan pihak swasta sebagai ruang praktikum SMK dr Ismangil, lembaga di bawah kepemilikan Soegito.
Tanah dengan SHP Nomor 00043 seluas 512 meter persegi tersebut bakal ditukar dengan tanah milik Soegito di Jalan Bali, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, dengan luasan 1.046 meter persegi.
“Kebetulan tanah kami ada yang dipakai lama oleh Pak Gito. Karena beliau punya lahan lain di Sananwetan, harapannya bisa ditukar guling,” ujar Wali Kota Blitar Santoso usai sidang paripurna.
Rencana ruislag itu ditawarkan oleh Soegito. Pemkot pun menyambut usulan tersebut dengan tangan terbuka.
Sebab, kata Santoso, tanah milik Soegito yang berdekatan dengan Wisata Sendang Mbah Bawuk dinilai lebih luas.
Sementara luasan asset pemkot cenderung terbatas dan sulit dioptimalkan. Dasar itulah yang membuat pemkot mengajukan tukar guling tersebut.
Sebelumnya, kantor jasa penilai publik (KJPP) sudah menakar untung-rugi wacana ruislag ini. Hasilnya, jika tukar guling dilakukan, pemkot bisa saja mendapat keuntungan.
Seperti, harga aset dan luasan tanah milik Soegito melebihi aset pemkot. Ruislag tak bisa langsung dilakukan. Pemkot harus nenunggu persetujuan DPRD.
“Harapannya disetujui. Kalau tukar guling berlangsung, lahan yang ditukar bisa bermanfaat untuk kembangkan destinasi wisata,” sambungnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi menyebut, persoalan tukar guling tanah harus mendapat persetujuan DPRD.
Hal ini sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014.
“Kami bentuk pansus. Mereka akan ukur kelayakan, apa untungnya yang didapat pemkot. Yang penting, karena ini tanah pemkot, keuntungan di masyarakat gimana,” jelasnya.
Dewan menyiapkan sedikitnya tujuh anggota panitia khusus (pansus). Mereka mewakili tiap fraksi. Selama menjalankan tugasnya, pansus akan di-dampingi tenaga ahli.
Secara umum, ruislag tak jarang diwarnai permasalahan. Untuk itu, legislatif memastikan akan menindaklanjuti usulan tersebut secara terbuka.
“Targetnya sesuai jadwal. Tukar-menukar tunggu keputusan DPRD. Nanti pansus bikin rekomendasi, disampaikan ke pimpinan, setuju atau tidak diparipurnakan lagi,” tandasnya. (luk/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila