BLITAR KAWENTAR - Sejumlah petani di Kelurahan Kepanjenkidul, Kota Blitar, mempertanyakan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang mulai dikerjakan.
Tak hanya terkait pembangunan di atas lahan bengkok, tapi juga lahan tersebut masih digarap sebagian petani setempat.
Belasan petani ini menggelar aksi protes di depan lahan, dan kemudian beberapa saat ditemui pihak kelurahan yang akhirnya mencatat aspirasi dari warga tersebut.
Salah satu petani, Shodiq Asyhari menyebutkan, bahwa lahan tersebut belum sepenuhnya bebas dari garapan petani, namun aktivitas pengeboran sudah dilakukan di Lokasi.
“Tanah itu belum bebas dari petani. Kami memang sudah dijanjikan relokasi, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Tiba-tiba sudah mulai dilakukan pengeboran,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Menurut dia, para petani sebenarnya hanya meminta agar tetap diberikan lahan pengganti untuk digarap, sebagaimana hak mereka selama ini.
Namun, dalam proses sosialisasi sebelumnya, ia menilai pertemuan tidak melibatkan dinas terkait secara lengkap.
“Waktu sosialisasi kemarin, yang hadir hanya perangkat kelurahan. Padahal, seharusnya ada perwakilan dari Dinas PUPR dan Dinas Pertanian,” katanya.
Pembangunan sekolah tersebut, ujar dia, rencananya berada di belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Kepanjenkidul, di atas lahan bengkok seluas kurang lebih lima hektare.
Dia berharap pemerintah memberikan relokasi yang sesuai aturan agar petani tidak kehilangan lahan garapan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar, Erna Santi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan bahwa status lahan milik pemkot tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Terkait tanah itu masih kami bahas dalam rapat dengan kementerian terkait,” singkatnya.(mg2/ady)