BLITAR KAWENTAR – Capaian universal health coverage (UHC) di Kabupaten Blitar terus menunjukkan tren peningkatan.
Hingga saat ini, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Bumi Penataran telah mencapai 82,1 persen dari total penduduk.
Namun masih ada 200 ribu masyarakat yang belum tertangani program tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, Christine Indrawati menyebut, 82,1 persen UHC mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Sebab, sudah ada 1 juta lebih penduduk Bumi Penataran yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan.
Jika dibandingkan dengan 2019, peningkatannya mencapai sekitar lebih dari 20 persen. Sebab, tujuh tahun lalu, capaian UHC masih 57,40 persen.
Baca Juga: Ada Ratusan SPPG di Kabupaten Blitar, tapi Masih Belasan Dapur MBG Kantongi Izin Lengkap
“Selalu ada peningkatan setiap tahun pada UHC, meskipun tidak instan. Pada 2020, UHC di angka 57,92 persen, lalu setahun kemudian 61,13 persen. Angka itu bertambah, hingga pada 2025 lalu tercapai 77,57 persen. Ini menurut kami sudah menjadi effort yang luar biasa,” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan, peningkatan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satunya dengan mendorong perusahaan agar mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan.
Tentu tidak hanya mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga BPJS Kesehatan karena ranahnya berbeda.
Selain itu, dinkes juga menyasar pekerja nonformal seperti kelompok tani melalui gapoktan dan nelayan agar ikut menjadi peserta secara mandiri maupun melalui kelompok.
Meski demikian, Christine mengakui masih ada sektor yang belum optimal, seperti pelaku usaha retail skala kecil hingga menengah.
Baca Juga: Dampak Wabah PMK, Pedagang Daging Sapi di Blitar Keluhkan Penjualan Sepi
”Banyak di antara kelompok pengusaha yang baru mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan, namun belum pada BPJS Kesehatan. Ini yang masih perlu kita dorong. Karena sering kali mereka merasa sudah ikut BPJS, padahal baru ketenagakerjaan saja,” ungkapnya.
Pemkab Blitar juga menyoroti potensi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pasar baru untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Apalagi, ada 129 SPPG yang ditargetkan terbangun di Kabupaten Blitar dengan jumlah karyawan mencapai 30 lebih.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Jelang Lebaran Bikin Kaget, Harga Mulai Rp100 Jutaan, DP Cuma Rp20 Juta
Dari sisi pembiayaan, Christine menjelaskan, sebagian besar peserta UHC di Kabupaten Blitar berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang ditanggung pemerintah pusat.
Sementara dari pemerintah daerah, tercatat sekitar 76 ribu penduduk masuk dalam skema PBI daerah (PBID).
Tahun ini anggaran dari daerah sekitar Rp 37 miliar untuk PBID.
Namun untuk meningkatkan cakupan hingga 90 persen, Pemkab Blitar diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 56 miliar.
Sementara untuk mencapai target nasional sebesar 98 persen, kebutuhan anggaran melonjak hingga sekitar Rp 149 miliar.
“Tentu jika menuju 98 persen sesuai target pusat, itu sangat berat bagi kami karena keterbatasan anggaran. Grafiknya terus naik. Memang tidak ekstrem, tapi kami pastikan terus ada peningkatan setiap tahun,” tuturnya.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Masih Gila Setelah Lebaran! Cicilan Mulai Rp1,6 Jutaan, Diskon Tetap Jalan
Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah Rekan (Relawan Kesehatan) Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menilai percepatan UHC tidak cukup hanya dengan memperluas cakupan peserta secara administratif, tetapi juga harus diiringi dengan jaminan akses layanan kesehatan yang nyata di lapangan.
“Masih ada masyarakat yang secara administratif terdaftar, tetapi dalam praktiknya mengalami kendala saat mengakses layanan, terutama di fasilitas kesehatan rujukan seperti RSUD,” ujar Bagus.
Tidak hanya itu, Bagus memberi perhatian pada rendahnya kepatuhan sebagian badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Promo Toyota Calya 2026 Bikin Heboh! Cicilan Mulai Rp1 Jutaan, Bisa Tanpa Bunga dan DP Ringan
Hal itu tentu menjadi tantangan untuk mencapai target UHC.
“Tanpa adanya regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan di segmen pekerja penerima upah (PPU) dan badan usaha (BU) akan berjalan lambat,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : Muhammad Adib Falih Rifly