BLITAR KAWENTAR – Masih ada 12 desa di Kabupaten Blitar yang kini kesusahan mencari lahan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebab, mereka terkendala adanya lahan desa yang berstatus LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni mengatakan, ada 55 gerai KDMP masih dalam proses pembangunan.
Sementara 12 titik lainnya masih terkendala pencarian lahan karena lokasi yang diusulkan masuk kawasan LSD maupun LP2B.
”Ada yang masih mencari lahan karena lokasi sebelumnya ternyata masuk kawasan yang tidak diperbolehkan untuk dibangun apa pun. Maka dari itu, kami menyarankan untuk ke lokasi lain, tentu melalui musyawah desa (musdes),” katanya.
Meskipun begitu, Sri mengakui percepatan pembangunan gerai KDKMP di Kabupaten Blitar termasuk salah satu yang tercepat dibanding daerah lain.
Baca Juga: Pemkot Blitar Mulai Godok Pansel Sekda, Pj Sekda: Karena Terbuka Siapapun Boleh Mendaftar
Apalagi, saat ini pembangunan gerai KDKMP juga terus dipercepat melalui kerja sama dengan TNI.
Berdasarkan data terakhir, sebanyak 181 gerai telah selesai dibangun 100 persen.
Selain pembangunan fisik, distribusi sarana penunjang operasional koperasi juga terus berjalan.
Hingga kini tercatat 164 unit truk telah disalurkan, kemudian 60 unit pikap, dan 19 kendaraan roda tiga.
”Pemerintah juga mendistribusikan perlengkapan pendukung seperti meja, kursi, dan rak kepada 146 KDMP. Jumlah yang sama juga menerima peralatan medis berupa meja dan ranjang pemeriksaan. Nantinya, KDKMP juga akan mengembangkan unit usaha klinik kesehatan desa,” ungkapnya.
Sementara itu, pembentukan pengurus KDKMP di Kabupaten Blitar telah mencapai 100 persen.
Dari total 248 desa dan kelurahan, seluruhnya kini sudah memiliki kelembagaan koperasi.
Karena, penguatan kelembagaan koperasi menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Meski seluruh kelembagaan telah terbentuk, belum semua koperasi beroperasi penuh.
Hingga saat ini, tercatat 85 KDKMP sudah mulai menjalankan aktivitas usaha dengan memaksimalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
Sementara untuk penguatan organisasi, saat ini 217 KDKMP telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
”RAT ini penting karena menjadi bagian dari tata kelola koperasi. Kami kembali ke jati diri koperasi, yaitu menggerakkan simpanan pokok dan simpanan wajib,” katanya.
Selain itu, sejumlah KDKMP juga mulai mendapatkan dukungan usaha dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bantuan yang diberikan berupa fasilitas bioflok lengkap dengan bibit lele, pakan, hingga vitamin.
”Ada tiga KDKMP yang sudah menerima bantuan bioflok dan bahkan sudah panen. Sebanyak 16 KDKMP lainnya masih menunggu persetujuan bantuan serupa dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda