BLITAR KAWENTAR - Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) senilai Rp 6.500 per kilogram diklaim menjadi benteng pertahanan petani di wilayah kerja Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Tulungagung, termasuk Blitar Raya.
Nominal tersebut dinilai ideal untuk menjaga kestabilan harga di tingkat hulu agar tidak jatuh saat musim panen tiba.
Baca Juga: Honda ICON e Dibanderol Rp33 Juta, Riding Quality Disebut Mirip Motor Bensin tapi Range Cuma 41 Km
Kepala Perum BULOG Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan mengungkapkan, instrumen HPP baru ini terbukti efektif memberikan margin keuntungan yang layak bagi para pelaku usaha tani.
Berdasarkan hasil serapan, potensi jatuhnya harga gabah di tingkat bawah tahun ini terbilang sangat kecil.
Baca Juga: Mata Uang Rupiah Anjlok, Disperindag Kota Blitar Mulai Petakan Komoditas Rentan
"Jujur, kami pernah diskusi dengan kelompok petani. Harga Rp 6.500 per kilogram itu sebenarnya sangat membahagiakan, bisa menutup modal yang dikeluarkan untuk tanam. Tapi secara prinsip usaha, petani pasti mencari untung dan memilih harga terbaik. Kalau ada harga di atas HPP di pasaran, pasti petani akan lari ke harga yang lebih tinggi," ujar Yonas beberapa waktu lalu.
Meski harus bersaing secara dinamis di pasaran, ketetapan HPP ini sukses mendongkrak realisasi penyerapan Bulog.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Bulog KC Tulungagung berhasil menghimpun 45 ribu ton setara beras, di mana wilayah Blitar menyumbang porsi terbesar yaitu sekitar 20 ribu ton.
Keberhasilan serapan berbasis HPP ini ikut memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang yang kini menembus total 75 ribu ton.
Baca Juga: Disorot DPRD Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Bakal Kaji Mendalam Rencana Penerapan Parkir Gratis
“Jumlah ini aman untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat hingga 12 bulan ke depan, sekaligus menjadi bantalan jika cuaca ekstrem El Nino memicu kelangkaan komoditas pangan pokok,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Setia Kawan 1 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Endi Susilo, mengakui efektivitas angka HPP Rp 6.500 dan pergeseran strategi Bulog di sektor hulu.
Menurutnya, secara umum nominal tersebut mencukupi kebutuhan operasional petani.
"Harga dari BULOG untuk GKP yang Rp 6.500 per kilo itu sudah baik dan sebenarnya sudah menguntungkan di tingkat petani. Ditambah lagi, dalam beberapa waktu terakhir ini, Bulog sangat aktif turun ke lapangan. Kalau ada yang panen, mereka langsung turun dan jemput bola ke sawah," kata Endi.
Kendati skema "jemput bola" dengan acuan HPP itu berjalan baik, Endi tidak memungkiri bahwa godaan dari pihak swasta di lapangan tetap tidak bisa dihindari.
Perang harga di tingkat tapak membuat Bulog harus rela berbagi jatah serapan dengan para penebas.
Baca Juga: Jumlah Warga Miskin di Kota Blitar Capai 9 Ribu Jiwa Lebih, Apa Langkah Pemkot?
"Memang dari patokan HPP itu, ada tengkulak yang berani membeli di atasnya, misal sekitar Rp 7.000 per kilogram. Ya, namanya petani kan ingin untung lebih, jadi realistis saja kalau akhirnya ada sebagian petani yang memilih menjual gabahnya ke sana (tengkulak)," bebernya.
Di sisi lain, Endi menyebut tantangan terbesar petani bukan sekadar mempertahankan nilai jual gabah, melainkan ancaman El Nino yang diprediksi membawa kemarau lebih kering pada Juli-Agustus nanti.
Petani khawatir modal yang sudah tertutup dari keuntungan HPP saat ini justru terancam hilang di musim tanam berikutnya akibat keterbatasan air.
"El Nino itu kekeringannya ekstrem. Kami khawatir kalau nanti semua fase tanam berbarengan padi semua, butuh irigasi tapi airnya terbatas, malah bisa memicu gagal panen massal. Kekhawatiran kami ada di situ," pungkasnya. (mg1/c1/ady)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda