BLITAR KAWENTAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar menerapkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memastikan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sesuai prosedur. Melalui sistem tersebut, pergerakan petugas di lapangan dapat dipantau secara langsung selama proses pendataan berlangsung.
Kepala BPS Kota Blitar, Hanung Pramusito mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan petugas sensus. Selain itu, langkah tersebut juga untuk memastikan petugas benar-benar menjalankan tugas pendataan sesuai wilayah yang telah ditetapkan.
“Petugas kami dimonitor melalui sistem digital. Posisi petugas saat melakukan pendataan bisa terlacak sehingga pelaksanaan sensus dapat diawasi secara langsung,” ujarnya, Jumat (19/6).
Baca Juga: Merger 5 BPR Tuntas, PT BPR Bank Nusamba Jatim Resmi Jadi BPR Beraset Terbesar di Wilayah OJK Kediri
Menurut Hanung, seluruh petugas sensus juga dibekali identitas resmi berupa rompi, surat tugas, serta kartu pengenal yang dilengkapi kode batang (barcode). Masyarakat dapat melakukan pengecekan identitas petugas apabila ingin memastikan keabsahan petugas yang datang ke rumah atau tempat usaha.
“Petugas membawa name tag yang ada barcode-nya. Jika masyarakat ragu bisa meminta menunjukkan identitas dan melakukan pengecekan,” katanya.
Tercatat 119 petugas lapangan diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Blitar. Jumlah tersebut terdiri atas 104 petugas pencacah dan 15 pengawas. Selain itu, terdapat 24 petugas organik yang bertugas melakukan pendataan usaha menengah dan besar.
Baca Juga: Nyekar di Makam Bung Karno Blitar, Kapolri Buka Suara Terkait Penangkapan Roy Suryo-dr Tifa
Hanung menjelaskan, sistem pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya BPS menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan maupun perencanaan usaha.
“Harapan kami, masyarakat bisa menerima petugas dengan baik dan memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang nantinya disusun,” pungkasnya. (bud/c1/ady)
Editor : Regina Gavin Agata