BLITAR KAWENTAR - Dinamika kelembagaan yang tengah berjalan di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mendapat respons dari pihak legislatif. Menanggapi berbagai persoalan pascapelantikan, mulai dari tata kelola organisasi, operasional kantor, hingga mekanisme anggaran hibah, wakil rakyat di gedung dewan pilih memantau terlebih dahulu perkembangan komunikasi di tingkat eksekutif.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim enggan berkomentar jauh mengenai dinamika administratif yang tengah berjalan antara pemkot dan pengurus baru organisasi induk olahraga tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya mekanisme koordinasi itu kepada kepala daerah.
”Wah, monggo (silakan) langsung ke wali kota mawon (saja)," ujar Syahrul, Minggu (5/7/2026).
Baca Juga: Rekomendasi HP Rp1 Jutaan Terbaik Juli 2026, Ada Samsung, Poco hingga Advan dengan Spek Makin Gahar
Disinggung mengenai kemungkinan adanya langkah mediasi atau upaya dewan untuk menjembatani komunikasi kedua belah pihak agar pembinaan atlet tidak terhambat, Syahrul menegaskan bahwa parlemen belum mengambil langkah ke arah sana.
Dia masih memercayakan penyelesaian prosedur ini secara internal pemerintahan. ”Sementara belum (menengahi, Red)," jawab politikus PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menggarisbawahi pentingnya tertib administrasi dan komunikasi formal pascapelantikan pengurus baru yang dinakhdai mantan wali kota, M. Samanhudi Anwar, itu. Pemkot mengisyaratkan bahwa realisasi sisa dana hibah pembinaan akan tetap mengedepankan aspek regulasi dan pemenuhan prosedur formal guna menjaga akuntabilitas.
Baca Juga: Masih Diburu di 2026, iPhone XR Ternyata Punya Kelebihan yang Sulit Ditandingi HP Android Rp2 Jutaan
Ibin menilai roda organisasi struktural di tubuh induk cabang olahraga tersebut sejauh ini belum sepenuhnya berjalan di jalur yang stabil. ”Dinamika di KONI saya kira masih belum betul-betul settle (mapan, Red)," ujar orang nomor satu di Kota Blitar tersebut.
Menurut dia, sebagai lembaga yang serapan anggaran operasionalnya ditopang oleh keuangan daerah, pengurus baru semestinya proaktif membangun komunikasi formal birokrasi begitu kerangka kepengurusan rampung terbentuk. Langkah audiensi dinilai krusial untuk menyelaraskan program strategis yang akan dijalankan ke depan.
”Karena mestinya kan ya semua lembaga yang ada hubungannya dengan pemerintah itu, setelah selesai struktur terbentuk, melakukan audiensi. Kemudian melakukan pertemuan. Saya kira itu penting ya," tegas Ibin.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa tertibnya jembatan komunikasi antara lembaga penerima hibah dengan pemangku kebijakan merupakan asas kepatutan yang lumrah berjalan dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: 10 HP 1 Jutaan Terbaik Juli 2026, Samsung A07 hingga Advan X1 Jadi Pilihan Paling Worth It
”Umumnya kan seperti itu. Lembaga-lembaga itu, yang memang mendapatkan dana hibah, semestinya secara normalnya datangi pemerintah, memohon audiensi. Itu bagian dari proses yang harus dijalankan," tandasnya.(mg1/c1/sub)
Editor : M. Subchan Abdullah