BLITAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Blitar dan Tulungagung hingga pertengahan Kuartal III 2026 menunjukkan tren positif. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar mencatat realisasi belanja negara telah menyentuh angka Rp 3,2 triliun atau 60,36 persen dari total pagu anggaran hingga 31 Juli 2026.
Penyerapan fiskal ini ditopang oleh dua sektor utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 690,89 miliar (52,79 persen) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp 2,51 triliun (62,83 persen). Menariknya, penyaluran Dana Desa menjadi yang paling akseleratif dengan pencapaian Rp 163,22 miliar atau menyentuh 99,86 persen dari alokasi.
Plt. Kepala KPPN Blitar, Iwan Handoko, menegaskan bahwa akselerasi pendapatan dan belanja negara ini membuktikan peran vital APBN sebagai penahan gejolak ekonomi (shock absorber) untuk menjaga daya beli masyarakat di daerah.
"Dengan fondasi makroekonomi nasional yang tetap tangguh, kinerja fiskal di tingkat regional terus diselaraskan untuk merespons kebutuhan nyata masyarakat di daerah," ujar Iwan saat Konferensi Pers APBN di Blitar, Kamis (20/8).
Baca Juga: KPPN Blitar Gelar FKP dan Apresiasi Kinerja Anggaran 2026, Tegaskan Komitmen Anti-Gratifikasi
Dari sisi pendapatan, wilayah kerja KPPN Blitar—yang meliputi KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, dan KPPBC Blitar—berhasil mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp 1,36 triliun.
Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 1,14 triliun. Sektor ini didominasi oleh setoran Cukai yang mencapai Rp 530,29 miliar, disusul Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 267,56 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 166,31 miliar, Pajak Lainnya Rp 181,68 miliar, serta PBB sebesar Rp 0,7 miliar. Adapun Bea Masuk mencatatkan Rp 50,1 juta.
Sementara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terealisasi sebesar Rp 215,25 miliar. Jumlah tersebut berasal dari PNBP Lainnya senilai Rp 87,54 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 127,71 miliar.
Baca Juga: Penyaluran APBN Tembus Rp 2,81 Triliun, KPPN Blitar Catat Kinerja Fiskal Solid di Semester I 2026
Untuk pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP), realisasi belanja pegawai mencatatkan angka terbesar yakni Rp 427,29 miliar (60,04 persen). Diikuti belanja barang sebesar Rp 203,22 miliar (51,56 persen) dan belanja modal senilai Rp 60,38 miliar (29,78 persen).
Di sisi Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU) menyerap Rp 1,83 triliun (65,98 persen), Dana Transfer Khusus sebesar Rp 461,86 miliar (54,51 persen), serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 58,39 miliar (27 persen).
Iwan menambahkan, seluruh capaian ini bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan energi fiskal yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat serta pengawalan agenda besar nasional di daerah.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana